NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesia Development Monitoring (IDM) mrilis hasil survei pendapat masyarakat satu tahun menjelang Pemilu 2019 di Hotel Ibis Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018). Salah satu isu yang diangkat ialah pendapat masyarakat tentang lapangan kerja di era kepemimpinan Joko Widodo selama tiga setengah tahun terakhir.
Survei bertajuk Rakyat Menilai, Mengadili dan Memilih Partai Politik dan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden sebanyak 2.450 orang, dilaksanakan pada 28 April hingga 18 Mei 2018 dengan margin of error -+ 1,98 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Adapun metode pengumpulan data menggunakan multistage random sampling.
Responden diajukan sebuah pertanyaan ‘apakah lapangan kerja saat ini mudah anda dapati?‘ Sebanyak 69,7 persen responden menyatakan selama 3,5 tiga tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan.
Kemudian, 26,7 persen responden mengatakan ada lapangan kerja tetapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. “Dan sebanyak 3,6 persen menyatakan tersedia lapangan kerja (banyak),” kata IDM.
Baca juga:
Tiga Sukses Semu Ekonomi Jokowi
LMND Sebut Kebijakan Ekonomi Jokowi Rugikan Rakyat Kecil
AEPI: Kebijakan Ekonomi Jokowi Akan Semakin Memperlebar Ketimpangan
INDEF: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Mandul
12 Paket Ekonomi Jokowi Belum Realisasi Maksimal
Pembangunan Ekonomi-Politik Dinilai Hanya Ilusi Developmentalisme Jokowi Belaka
Tema ini setali tiga uang dengan isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke tanah air. Sebanyak 12,1 persen responden menyatakan setuju pemerintah mengeluarkan Perpres kemudahan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia. “Dengan catatan yang tidak mampu dikerjakan tenaga kerja lokal,” katanya.
Selanjutnya sebanyak 74,8 persen responden mengatakan tidak setuju karena untuk tenaga kerja lokal saja sulit mencari pekerjaan. Sedangkan sisanya, 13,1 persen menjawab tidak tahu.
Berikutnya, sebanyak 74,3 persen responden menyatakan Jokowi-JK gagal menciptakan swasembada pangan. Hal ini terbukti dengan tingginya angka impor pangan selama 3,5 tahun terakhir. Hanya 9,4 persen responden mengatakan berhasil dengan alasan banyaknya panen raya.
Kemudian, pemerintahan Jokowi-JK dinilai berhasil menekan gejolak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (16,9%). Sementara sebanyak 73,3 persen responden mengatakan Jokowi-JK tidak berhasil karena harga-harga kebutuhan pokok justru cenderung naik.
Baca juga: Ekonom Konstitusi: Salah Kaprah Merasiokan Utang Luar Negeri Terhadap PDB
Sebanyak 80,6 persen responden juga tidak setuju pemerintah impor kebutuhan pokok hanya karena alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan 12,9 persen menyatakan setuju pemerintah melakukan impor karena produk impor lebih baik dibandingkan produk lokal.
Dalam beberapa kesempatan pemerintah menyatakan akan menjual sejumlah aset negara. Menyikapi isu ini, 72,7 persen responden mengatakan tidak setuju karena hanya akan merugikan negara di masa depan. Dan sebanyak 18,1 persen setuju dengan alasan agar tidak membenani negara.
Terkait beban utang, sebanyak 69,7 persen responden menyatakan tidak setuju dengan jumlah utang negara yang terus bertambah di era Jokowi-JK karena di masa depan akan memberatkan rakyat. Sementara 18,4 persen mengaku setuju Jokowi-JK berhutang banyak ke luar negeri asal digunakan dengan benar dan tidak dikorupsi. (red/ed/nn)
Editor: Eriec Dieda
