Ekonomi

Pembangunan Ekonomi-Politik Dinilai Hanya Ilusi Developmentalisme Jokowi Belaka

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pembangunan ekonomi-politik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK dinilai semakin mengarah pada liberalisme dan jauh dari semangat kerakyatan dan gotong royong ebagaimana cita dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), bahkan di era Jokowi-JK neoliberalisme menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan negara, membuat nasib mayoritas rakyat kian terpuruk.

Prodem mengatakan, salah satu ciri paling menohok dari praktik liberalisme dan neoliberalisme dalam pembangunan ekonomi-politik Indonesia di era Jokowi ialah pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan lain-lain direncanakan dengan sengaja.

“Semuanya berorientasi hanya untuk mendukung mobilitas ekspor dan impor kapital oligarki rezim neoliberalisme saat ini,” ujar Sekjen ProDEM Satyo Purwanto dikutip dari keterangan tetulisnya, Selasa (2/1/2018).

Dalam catatan Prodem, kata dia, modus skema program Kerja Sama Pembiayaan Swasta (KPS/KPBU) dengan bentuk kerja sama utang negara maupun swasta asing atau lokal secara langsung, diluncurkan dengan mengatasnamakan kebutuhan rakyat dan dibangun atas dasar skema liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema yang mengabaikan pelayanan publik.

Baca Juga:  Inggris Dekati NU Bidik Investasi di Jawa Timur

“Semakin banyak uang rakyat dicuri dengan keharusan membayar lebih mahal ketika berpergian menggunakan jalan tol, ketika membayar listrik, membeli BBM dan gas, serta berbagai kebutuhan lainnya,” tegasnya.

Dikatakan Satyo gagasan neoliberalisme tentang kedaulatan, kesejahteraan dan kemajuan adalah omong kosong, menghipnotis pikiran rakyat tentang ekonomi, sosial dan politik, memanipulasi hukum dan peraturan, mendistorsi pendidikan, meracuni kesehatan dan sebagainya.

“Sepertinya seolah-olah semua dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar, padahal ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur dan mendikte rezim ini. Dampaknya terjadi privatisasi usaha-usaha industri yang dikelola pemerintah dan lembaga-lembaga layanan publik. Dalihnya untuk menghindari korupsi, menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan efisiensi, mendatangkan investasi, guna membangun infrastruktur,” kata pria yang akrab disapa Komeng tersebut.

Aroma neoliberalisme sangat kuat. Kata Komeng, beberapa buktinya seperti masifnya privatisasi berbagai aset penting bangsa, kebijakan aksi korporasi jual BUMN/ BUMD ke swasta, serta pertambahan hutang negara dalam 3 tahun terakhir oleh rezim jalan tol.

Baca Juga:  Pemerintah Wajib Bantu UMKM di Jatim, Sahat: Sesuai Program Gubernur Khofifah

Selain itu, liberalisasi pasar sudah kelewat batas dan keterlaluan, hingga mengabaikan konstitusi dasar dan berbagai peraturan perundangan yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua sektor kehidupan dijadikan sebagai komoditas dan sumber keuntungan, tidak terkecuali mencuri dari kantong rakyat lewat berbagai macam skenario pajak dan pungutan lainnya.

“Akhirnya logika pasar lah yang berdaulat di atas kehidupan rakyat, terlebih rakyat pribumi. Negara memberikan pelayanan prioritas untuk obligor penghutang pajak rakyat, tapi menggunakan prinsip untung-rugi ekonomi ke masyarakat luas,” terangnya.

Ditambahkannya, kini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi barang langka yang sangat mahal harganya. Rakyat selalu menjadi obyek yang teraniaya, rakyat selalu menjadi korban.

Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, ia dan Prodem mengingatkan rezim Jokowi-JK agar jangan lagi membuat kebijakan ekstrem yang memrjinalkan masyarakat. “Contohnya kasus BLBI, Century dan seluruh hutang yang diproduksi oleh penguasa, akhirnya menjadi beban untuk seluruh rakyat, tidak terkecuali yang miskin,” tukasnya.

Baca Juga:  Pemda Tutup Mata, Kesejahteraan Guru PAUD dan Kepala Sekolah TK di Malang Raya Memprihatinkan

“Makna krisis kerap terdistorsi hanya cuma soal kegagalan pasar keuangan, sedangkan kegagalan pelayanan publik tidak dianggap sebagai krisis oleh pemerintah, yang harus secara serius dan cepat ditangani. Padahal dampaknya lebih besar dan sistematis ketimbang krisis pasar finansial. Waspadalah. Jokowi, stop ilusi developmentalisme!,” serunya. (red)

Editor: Redaktur

Related Posts

1 of 19