Connect with us

Ekonomi

Selain Debat Soal Utang, Pemerintah Diusulkan Buka Debat Terkait Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur

Published

on

Selain Debat Soal Utang, Pemerintah Diusulkan Buka Debat Terkait Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur

Jamaah Haji asal Indonesia yang akan menunai kewajibannya menunaikan ibadah haji. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan menantang para pengkritik untuk berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang pemerintah. Namun, pengamat ekonomi Salamuddin Daeng mengusulkan debat tersebut tak hanya menyangkut soal utang pemerintah yang menggunung tetapi juga soal penggunaan dana haji untuk dipertanggung jawabkan kepada publik, khususnya para jamaah haji.

“Selain debat soal utang pemerintah yang menggunung, mohon pak jokowi perintahkan sri mulyani untuk mengumpulkan agumentasi mengapa dana haji dipakai oleh pemerintah,” kata dia dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Dia menyajikan data penggunaan dana haji oleh pemerintahan untuk pembangunan infrastruktur. “Data ini saya ambil dari sumber aslinya di website pemerintah Indonesia yang disajikan dalam bahasa Inggris. Mengapa saya sajikan di sini, karena di website pemerintah data ini sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Adapun data tersebut menuliskan rincian dana haji yang telah digunakan untuk kepentingan pemerintah dimulai sejak 2003 hingga 2017.

Pertama, tahun 2013 data tersebut menyebutkan Ministry of Transportation (IDR800 billion) Double Track Railways (Cirebon–Kroya). Kedua, tahun 2014, Ministry of Transportation (IDR1.371 trillion), Double Track Railways (Cirebon–Kroya), Double Double Track Railways (Manggarai–Jatinegara) dan Double Track Railways (Jatinegara–Bekasi). Ministry of Religious Affairs (IDR200 billion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (Medan, Padang, Jakarta & Balikpapan).

Loading...

Selanjutnya ketiga tahun 2015, Ministry of Transportation (IDR2.92 trillion): Elevated Track Railways (Medan–Kualanamu), Double Track Railways (Martapura–Baturaja & Cirebon–Kroya), Railways facilities (Manggarai–Jatinegara & Jatinegara–Bekasi). Ministry of Public Works & Housing (IDR3.51 trillion): Roads and bridges development (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).

Ministry of Religious Affairs (IDR675 billion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (8 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Office (19 KUA) üDevelopment of the State Islamic Higher Education building and facilities (7 PTKIN).

Kemudian keempat tahun 2016, data menyebutkan Ministry of Transportation (IDR4.983 trillion): Elevated & Double Track Railways (Jabodetabek, Central Java, East Java & Sumatera). Ministry of Public Works & Housing (IDR7.226 trillion): Roads, flyover/underpass/tunnel & bridges development (Sumatera, Java, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua). Ministry of Religious Affairs (IDR1.468 trillion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (7 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Of6ice (181 KUA), Development of the State Islamic Higher Education building and facilities (25 PTKIN).

Berikutnya kelima tahun 2017, Ministry of Transportation (IDR7.543 trillion): Elevated & Double Track Railways (Jabodetabek, Central Java, East Java, Sumatera & Sulawesi). Ministry of Public Works & Housing (IDR7.429 trillion): Roads, flyover/underpass/tunnel & bridges development (Sumatera, Java, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua), Flood and lava control, management of urban main drainage and coastline security, management of dams, embung, and other water containers buildings, raw water supply and management.

Ministry of Religious Affairs (IDR1.792 trillion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (11 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Of6ice (256 KUA), Development of the State Islamic Higher Education building and facilities (32 PTKIN).

“Mohon Pak Jokowi buat lagi petisi untuk rakyat, barang siapa yang menyoal penggunaan dana haji oleh pemerintah agar debat dengan Sri Mulyani. Barangkali Sri Mulyani bisa mempercepat panggilan ke tanah suci bagi calon jamaah haji terutama yang sudah uzur termakan usia dan tengah menunggu bisa berangkat haji namun panggilan tak kunjung dating,” cetusnya.

Baca Juga:  Aksi Solidaritas di Sumenep, Kecam Terhadap Kekerasan Wartawan

“Mudah mudahan setelah selesai debat nanti pemerintah bisa dapat utang yang banyak sehingga tidak lagi memakai dana haji lagi untuk membangun infrastruktur,” pungkasnya. (red)

Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler