NUSANTARANEWS.CO, Banda Aceh – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh, Fakhrurrazi menilai kebijakan pencabutan subsidi Rakyat bertentangan dengan cita-cita Nawacita. Kebijakan ekonomi ini justru menguntungkan kalangan pemodal serta merugikan rakyat kecil yang menyebabkan jurang ketimpangan sosial semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin.
“Kebijakan Pemerintah dalam menaikan harga kebutuhan pokok ditengah-tengah daya beli rakyat menurun serta semakin banyaknya pengangguran menambah beban bagi rakyat,” kata Fakhrurrazi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 Januari 2018.
Sementara itu, kada dia, kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada negara Vietnam dan Thailand memunculkan situasi paradoks dimana akhir bulan januari sampai maret para petani akan sampai pada masa panen serta ketersediaan beras di bulog untuk beberapa bulan kedepan masih bisa mencukupi kebutuhan rakyat.
“Kebijakan importir ini kontradiktif dengan semangat swasembada pangan serta merugikan para petani yang memasuki masa panen. Dimana beras impor ini akan membanjiri pasar-pasar di Indonesia sehingga harga jual gabah petani akan turun,” terangnya.
Disatu sisi, lanjut Fakhrurrazi, harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sekarang mengalami peningkatan ketika daya beli rakyat menurun sebagai bentuk kebijakan pro pasar dan menguntungkan para tengkulak. Selain beras pemerintah juga mengimpor kebutuhan lain seperti daging, susu, kedelai, buah-buahan, bakalan sapi yang hanya menguntungkan para tengkulak dalam memainkan harga dipasaran. “Kebijakan impor ini memberikan ruang kepada swasta untuk menguasai pasokan serta distribusi,” kata dia.
“Beberapa Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK di atas semakin menegaskan arah kebijakan Ekonomi Neoliberal dengan ciri pencabutan subsidi dengan alasan membebani APBN, Regulasi yang pro pasar, berkuasanya swasta dalam kebijakan ekonomi serta hilangnya tanggung jawab negara,” imbuhnya.
Dari situasi di atas LMND secara nasional menyatakan sikap 1) Hentikan kebijakan ekonomi neoliberal yang pro terhadap pasar; 2) Turunkan harga kebutuhan dasar rakyat, 3) Bangun industri nasional yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945; dan 4) Mendesak pemeritahan Jokowi–JK agar kembali kejalan Trisakti dan Nawacita.
Baca: Naiknya Harga Ketubutuhan Pokok Ciderai Trisakti dan Nawacita
Pewarta/Editor: Achmad S.
