Connect with us

Ekonomi

Ekonom Konstitusi: Salah Kaprah Merasiokan Utang Luar Negeri Terhadap PDB

Published

on

Hutang Indonesia/Ilustrasi/Istimewa/Blogspot/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Kemenangan telak Vladimir Putin dengan suara sebanyak 76 persen lebih dalam Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia untuk yang keempat kalinya cukup mengejutkan. Pasalnya adalah, perkembangan ekonomi Rusia yang hanya masuk dalam rangking 6 (enam) besar dunia tidak lah nilai yang sangat kompetitif untuk ditawarkan kepada publik dalam sebuah kontestasi politik sebuah negara.

Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi Rusia sejak dipimpin Putin tidaklah begitu bagus, rata-rata hanya berkisar antara 1,5-2 persen lebih. Angka kemiskinan pada tahun 2014 sangat besar, yaitu 14 persen lebih, sementara tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 12 persen lebih. Bandingkan dengan kinerja ekonomi makro yang dicapai oleh Indonesia yang pertumbuhan ekonominya sampai 5 persen lebih, angka kemiskinan rata-rata 10 persen lebih, dan tingkat inflasi rata-rata di bawah 5 persen (data 2017, inflasi 3,61 persen).

Namun demikian, ada yang membedakan Rusia dan Indonesia, yaitu angka pengangguran di Rusia tak begitu besar, hanya 5,4 persen (data Juni, 2016) sedangkan di Indonesia angka pengangguran pada Tahun 2015 mencapai 5,5 atau lebih buruk dibanding Rusia 0,1 persen. Berdasarkan pendekatan makro ekonomi, keadaan ekonomi yang telah dicapai Rusia tidaklah terlalu menggembirakan dibandingkan dengan Indonesia atas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi namun kinerja dalam mengatasi pengangguran yang lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi Rusia sejak Tahun 2014 selalu memburuk, bahkan lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) memperkirakan bahwa ekonomi Rusia akan mengalami resesi. Alasannya cukup kuat, yaitu dengan tingkat inflasi yang mencapai mencapai 12 persen lebih dan tingkat kemiskinan mencapai 14 persen lebih, maka secara teoritik akan menimbulkan ketidakstabilan politik di dalam negeri.

Fakta yang terjadi malah justru sebaliknya, indikator ekonomi yang tak begitu baik malah membuat kepemimpinan Vladimir Putin di mata publik diterima dengan baik dan akhirnya masyarakat memilihnya kembali menjadi Presiden Federasi Rusia. Secara teori ekonomi makro kapitalisme, perkembangan ekonomi Rusia ini adalah anomali, tak sesuai dan sejalan dengan teks ekonomi arus utama (mainstream) yang sangat menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai hal yang utama.

Baca Juga:  Farhat Abbas: Siapapun Korupsi, Baik Orang PDIP Maupun Jokowi Tinggal Tunggu Waktunya
Loading...

Efisiensi Birokrasi

Paling tidak, ada 3 (tiga) faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Rusia yang berada di bawah Indonesia (5 persen lebih) memberikan dampak pemerataan, yaitu: 1. Efisiensi Birokrasi, 2. Ekspor yang meningkat dengan kandungan dalam negeri yang tinggi, dan 3. Investasi di sektor Industri (riil) yang meningkat. Efisiensi yang berhasil dilakukan oleh Rusia terjadi di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, sumber penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan bersumber dari meningkatnya volume ekspor bahan non mentah. Volume ekspor Rusia selain bahan baku dan energi pada Kuartal II Tahun 2017 naik sebesar 16,8 persen secara tahun ke tahun menjadi USD77 Milyar dan menyumbang 35 persen dari total penerimaan ekspornya.

Namun demikian yang lebih penting adalah, Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) dari indikator ekonomi makro yang sebesar USD 8.838 per kapita (Tahun 2016) itu justru cukup tinggi dan merata, yang berarti nilai tambah produksi benar-benar dinikmati industri atau rakyat Rusia sendiri. Bandingkan dengan capaian yang berhasil dicatatkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang diapresiasi negara lain dan lembaga donor, IMF dan WB. Dengan utang yang sangat besar dan angka yang pasti soal jumlah total utang luar negeri masih belum tersedia dengan valid malah otoritas keuangan dan moneter selalu berkilah dan berbangga diri secara tak masuk akal.

Bahkan, soal utang luar negeri pun Sri Mulyani sang Menteri Keuangan menyebut pihak lain kurang pemahaman soal keperluan berutang, manfaat dan tujuan berutang secara nasional. Tudingan yang sangat naif, prejudice dan kekanak-kanakan dan cenderung arogan serta semau gue. Apalagi membandingkan rasio utang terhadap PDB adalah sesuatu penilaian dan pembanding yang salah kaprah. Pertanyaan yang harus diajukan kepada Sri Mulyani adalah, apakah saat utang jatuh tempo nanti angsurannya bisa dibayarkan dengan PDB atau utang dibayar dengan utang pula?

Baca Juga:  Jelang Persami, Babinsa Ini Gembleng Saka Wira Kartika

Selain Menteri Keuangan, bahkan Menko Perekonomian termasuk membanding-bandingkan rasio utang atas PDB dgn negara lain juga melakukan kesalah kaprahan, dan disampaikan secara diametral dengan negara maju seperti Jepang dan USA.

Utang bukan satu-satunya cara dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur apalagi dengan alasan tak memiliki tabungan (saving). Sebab jika utang dialokasikan dalam jumlah besar pada pembangunan infrasttuktur, maka dana yang berasal dari utang tersebut akan mengendap lama dalam bentuk asset tak bergerak atau tak menghasilkan secara langsung. Akan berbeda halnya jika alokasi utang yang ada dialokasikan untuk pembangunan sektor ekonomi produktif, maka dana utang tak mengendap terlalu lama, dan jika sektor produktif dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka akan mengungkit (leverage) kegiatan ekonomi masyarakat yang akan menghasilkan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Prioritas dan Jebakan Utang

Secara sederhana atau skala ekonomi mikro Rumah Tangga misalnya, apakah sebuah keluarga Rumah Tangga Ekonomi yang baru sebagai subyek ekonomi produktif akan memprioritaskan membangun rumah dulu atau menyelesaikan permasalahan kebutuhan pokok (need) Rumah Tangga nya dulu? Soal infrastruktur bukan soal kecepatan dan kelambanan, tetapi soal skala prioritas dalam membangun.

Apalagi Rumah Tangga produktif baru tadi tak bekerja atau menganggur (dalam ekonomi makro lapangan kerja tak tersedia), maka tentu saja dana utang yang telah diambil untuk membangun rumah lebih dulu akan tertanam, sementara kewajiban membayar cicilan utang sudah mulai berjalan. Lalu, apa yang terjadi adalah penjualan asset atau harta Rumah Tangga tersebut yang terperangkap utang (debt trap).

Adalah Elvira Naubilina, seorang Ekonom yang saat ini menjadi Gubernur Bank Sentral Rusia, membuat strategi pembangunan dengan pemerataan di luar dari text book thinking, walau pernah sama-sama menempuh pendidikan tinggi ekonomi di USA tak jauh beda dengan pendidikan Sri Mulyani. Elvira juga perempuan dan sebelumnya juga menjadi pengamat serta tim ahli ekonomi Presiden Putin yang telah memoles dan membuat perbedaan dalam kinerja ekonomi makro Rusia, yaitu perbedaan dalam cara mencapai kesejahteraan, mengatasi pengangguran serta melakukan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Baca Juga:  Ini Senjata yang Digunakan Pelaku Pembunuhan Massal di Papua

Lalu, apa yang membuat perbedaan kedua orang wanita ini, yaitu terletak pada tingkat kepercayaan keduanya pada kelembagaan keuangan dan moneter internasional yang berpengalaman dalam menangani kinerja ekonomi negaranya. Elvira tak peduli dan sama sekali menolak mengakomodasi penuh teori yang dianjurkan oleh IMF dan WB, sebaliknya dengan Sri Mulyani sangat patuh dan tunduk pada kedua lembaga tersebut walau tak menghasilkan perubahan apapun atas kinerja ekonomi Indonesia. Sungguh naif dan tak perlu pendidikan tinggi jika membangun hanya mengandalkan utang, apalagi salah kaprah membandingkan rasio utang terhadap PDB.

Penulis: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Loading...

Terpopuler