NUSANTARANEWS.CO, Padang – Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat menggelar kuliah umum tentang minyak dan gas yang diisi pemateri dari SKK Migas dan Ketua Kadin Sumbar.
Wakil rektor III Unand Hermansyah mengapresiasi kegiatan tersebut karena menilai bisa menambah wawasan mahasiswa juga dapat secara kritis mengetahui tentang kondisi ketahanan energi Indonesia. “Selama ini kita selalu dinina-bobokan tentang kekayaan alam Indonesia sehingga kita lupa untuk mencari alternatif energi lain,” katanya.
Di lain pihak, pemateri dari SKK Migas Novwan Hazar mengatakan bahwa cadangan migas di Indonesia terus menurun. Komponen SDA hulu migas hanya memberikan kontribusi 45-50% bagi kebutuhan energi primer nasional.
“Industri hulu migas tidak bisa lagi dianggap sebagai penerimaan negara. Perlu segera merubah SKK migas menjadi lembaga permanen baik melalui Perppu atau revisi UU Migas. Skema petroleum fund (dana cadangan minyak) untuk keberlanjutan industri hulu migas demi masa depan NKRI juga harus dilakukan,” kata Novwan.
Baca juga: Menkeu: Swasta Asing Boleh Ikut Bangun Kilang Minyak di Dalam Negeri
Sementara itu ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh mengungkapkan, setidaknya kini ada tida daerah yang sedang dieksploitasi di SUmbar. “Dengan disetujuinya oleh Menteri ESDM rencana pengembangan sumur gas di blok Singkarak di Kabupaten Sijunjung merupakan angin segar untuk mengairahkan perekonomian Sumbar yang selama ini distigmakan bukan daerah penghasil migas,” paparnya.
Dia mengatakan, Sumbar selain memiliki kekuatan pariwisata juga dianugerahkan Tuhan kekayaan migas yang ditemukan berapa titik wilayah terutama di daerah Kabupaten Sijunjung dan Mentawai.
“Saatnya putera-puteri daerah untuk mengambil peran ini. Ketika sumber migas sudah matang jangan sampai kita hanya jadi penonton,” ujarnya.
Pengamat migas Aznil menyebutkan bahwa ketahanan migas Indonesia kuncinya adalah segera disahkannya rancangan undang-undang migas oleh DPR RI. Dia mengatakan berlarut-larutnya penyelesaian rancangan Undang-Undang migas dapat menimbulkan ketidakpastian ketahanan energi nasional dan menghambat terjadinya multiplier efek.
“Jika Revisi Undang-undang Migas belum juga diselesaikan dan disahkan oleh DPR maka presiden harus kita desak untuk berani mengeluarkan Kepres Migas,” katanya.
Pewarta: Ahmad S
Editor: Eriec Dieda
