Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
NUSANTARANEWS.CO – Jokowi telah mengutus “Laksamana Cheng Ho”, Yusril Izha Mahendra (YIM) untuk membebaskan terpidana teroris Ustad Abu Bakar Baasyir (ABB), sehari setelah debat pilpres. Ini adalah berita menarik terbesar tahun ini. ABB telah menjalani 2/3 hukumannya dari vonis 15 tahun atas tuduhan terorisme 2011. Ini adalah kali kedua beliau di penjara atas tuduhan yang sama. Sebelumnya, dia dikaitkan dengan peristiwa Bom Bali, 2002.
Dalam pernyataannya Jokowi menyebutkan alasan pembebasan ini adalah rasa kemanusian Jokowi terhadap ulama besar Baasyir, yang sudah usia tua renta, 81 tahun.
Mengapa menarik?
1) Sehari sebelumnya Jokowi dalam debat pilpres mempunyai pandangan sinis terhadap terorism dan teroris. Menurutnya, yang diwakili Ma’ruf Amin, Cawapresnya, terorism itu adalah kejahatan kemanusian yang dilakukan kelompok-kelompok Islam yang salah ajaran.
Baca Juga:
- Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir Diminta Tak Dipolitisir
- Jokowi Akan Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir
- Kasus Ba’asyir, Jokowi Didesak Berlaku Adil Terhadap Terpidana Lainnya
- Demokrat Tegaskan Kasus Ba’asyir Bukan Kriminalisasi Ulama Era SBY
Kelompok-kelompok Islam tersebut menyebar di tanah air, sebagai realitas lokal. Kehadiran mereka selain salah ajaran, secara minor dapat mempunyai alasan ekonomi dan kemiskinan. Namun, sejatinya berakar dari penyimpangan ajaran Islam.
Pandangan rezim Jokowi ini bertentangan dengan capres oposisi, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang meyakini bahwa secara garis besar, terorisme itu bukan bersifat lokal. Atau kelompok-kelompok yang muncul dari bangsa sendiri hanya bersifat kecil, dan umumnya berbasis sebab pada perasaan ketidak adilan sosial. Untuk itu Prabowo menekankan dua hal, pertama, mengutamakan keadilan ekonomi dan kedua memproteksi bangsa kita dari infiltrasi kelompok-kelompok asing yang ingin menggunakan Indonesia sebagai basis teroris, dengan memperkuat intelijen, polisi dan militer. Sebuah upaya penangkalan dini.
Pandangan rezim Jokowi dalam debat ini mempunyai sebab dan konsekwensi. Secara sebab, pandangan ini dapat kita teliti selama hampir 5 tahun wacana kebencian mereka terhadap Islam. Yakni, a) hampir 5 tahun ini rezim Jokowi mengembangkan dikotomi “saya Pancasila” versus “kamu bukan Pancasila” terhadap Islam dan gerakan Islam. b) melakukan penangkapan2 terhadap ulama, c) “mengusir” Habib Rizieq Sihab dari Indonesia. d) mengembangkan wacana bahayanya “NKRI Bersyariah” via propagandis Denny JA, e) menuduh partai-partai oposisi akan mendirikan negara Islam, seperti yang disampaikan Viktor Laiskodat, dlsb.
Beberapa hal lain yang tak kalah pentingnya adalah membuat Perpu Ormas yang membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), membatasi azan Masjid, menginteli ceramah-ceramah agama di Masjid, membubarkan perda-perda Syariah, bahkan meminta ummat Islam untuk lebih toleran terhadap LGBT, menghormati orang-orang tidak puasa di bulan Ramadhan, dlsb.
Konsekwensinya, rezim Jokowi hanya mengakui satu persepsi tentang Islam yakni “Islam Nusantara” sebagai Islam yang dimaksud dalam Pancasila. Islam Nusantara ini adalah Islam yang khas Indonesia, bukan “kearab-araban”. Dianggap penuh toleransi dan damai.
Terkait dengan sikap Jokowi membebaskan Ustad Abu Bakar Baasyir, setelah debat pilpres, tentu kita melihat sebuah kontradiksi besar dari Jokowi dan rezimnya.
Karena Abu Bakar Baasyir adalah sosok yang menjadi puncak simbolisasi kontra “Islam Nusantara” itu. Karena Abu Bakar Baasyir (berbeda bahkan dengan Imam Besar Habib Rizieq Sihab) menyatakan tidak mengakui Pancasila, hanya mengakui Islam. Baasyir mengingkan Indonesia menjadi negara Islam. Terkait Bom Bali dulu, Baasyir mengatakan itu adalah “God Will“.
Pembebasan ini, dengan alasan kemanusian, tentu tidak merubah sebab, melainkan soal konsekwensi yang kita bahas di atas. Dari sisi sebab, alasan kemanusian tidak menghilangkan tuduhan bahwa ABB adalah teroris yang dihukum karena dituduhkan bertanggung jawab atas beberapa aksi terorisme di Indonesia.
Namun, dari sisi konsekwensi, kita menjadi curiga karena soal alasan pembebasan ini, yakni, usia tua ABB tidak masuk akal. Pada saat usia 80 tahun (tahun lalu), keluarga ABB meminta agar dia tidak ditahan isolasi (isolasi adalah istilah tahanan yang dikurung sendiri terpisah dari tahanan lain), karena selain usia tua, ABB juga penyakit jantung. Tapi, Jokowi tidak merespon.
Jika alasan kemanusian dapat dipercaya, maka konsekwensinya tentu positif, yakni “at the end” kemanusian membuat langkah kompromistis thd sosok anti Pancasila dan teroris. Alasan kemanusian tentu harus berlaku umum, yakni Jokowi harus memikirkan alasan yang sama untuk tahanan politik lainnya, seperti ust. Alfian Tanjung dan “pelarian politik” Habib Rizieq Sihab.
Namun, konsekwensi akan berbeda jika kita curiga soal alasan pembebasan ini, yakni, usia tua ABB. Ini alasan tidak masuk akal. Pada saat usia 80 tahun (hanya tahun lalu), keluarga ABB meminta agar dia tidak ditahan isolasi (isolasi adalah istilah tahanan yang dikurung sendiri terpisah dari tahanan lain), karena selain usia tua, ABB juga penyakit jantung. Tapi, Jokowi tidak merespon. Konsekwensi sikap Jokowi ini akan dianggap sebagai pragmatisme jangka pendek untuk kepentingan jangka pendek. Tentunya terkait pilpres saja.
2) melanjukkan soal menariknya pembahasan ini adalah soal paska debat pilpres. Kita mengetahui rencana Jokowi membebaskan ustad Abubakar Baasyir hanya sehari setelah debat. Kita mengetahui dari berbagai polling paska debat, mengutip RMOL, apresiasi masyarakat sampai pk 23.58 wib sehabis debat, yang menyukai Prabowo 65%, sedangkan Jokowi hanya 35%, untuk tweeter Tempo dan 80% vs 20% tweeter Elshinta, padahal padahal media ini diminati kelompok sosial yang cenderung netral.
Dari 4 tema (hukum, korupsi, ham dan terorisme) debat pertama ini, isu terorisme adalah isu yang sangat kontras antara dua kandidat. Dan Jokowi menyerahkan pembahasannya pada Cawapres Ma’ruf Amin (satu-satunya Cawapres bicara).
Dengan pandangan yang bisa dikontraskan, pendapat masyarakat dalam polling tentu sangat terpengaruh oleh hal itu, dibanding bagian tema lainnya.
Dengan telaknya kekalahan Jokowi dalam polling itu, maka persepsi masyarakat atas pandangan Jokowi terkait terorisme itu kurang mengena.
Ukuran polling mungkin bukanlah ukuran satu-satunya. Polling ini bisa jadi hanyalah penegasan atas cara pandang Jokowi dan rezimnya selama ini atas Islam dan ummat Islam terbentur pada realitas keterbelahan total bangsa ini. Keterbelahan total, jika dalam pihak oposisi, dipahami dalam survei2 internal mereka bahwa selisih suara Jokowi vs Prabowo, hanya setipis “margin error” dan Jokowi belum melebihi elektabilitas 50% (sebagai perbandingan, SBY menjelang periode ke dua dengan elektabilitas 68%).
Satu2nya jalan bagi Jokowi untuk menang adalah mengambil suara dari kelompok Islam, yang selama ini dimusuhinya. Dan ini dimanfaatkan oleh Yusril, yang memang pialang canggih urusan “power game“.
Terorisme ke Depan
Sikap Jokowi yang melunak atas isu terorisme, dengan usaha merebut hati ummat Islam, khsususnya yang di cap “kelompok garis keras”, memberikan peluang Jokowi mendulang suara sekitar 5 juta calon pemilih Partai Bulan Bintang. Potensi lima juta ini termasuk kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang meminta Yusril sebagai kuasa hukumnya dan FPI yang bergabung ke PBB dalam pileg 2019. Selain pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, tentu Jokowi nantinya diminta membatalkan Perpu Ormas dan pemulangan Habib Rizieq Sihab ke tanah air.
Ini adalah strategi besar dalam sebuah pemilihan presiden.
Dan memang pemilihan presiden di manapun membutuhkan strategi besar dengan dampak besar. Di pilpres Amerika misalnya, Trump melakukan strategi besar a.l. memusuhi imigran, keluar dari agenda propaganda ISIS (Islamic State) Timur Tengah, anti China, anti Homoseks, bersahabat dengan Rusia, dan mendukung Jerusalem sebagai ibukota Israel).
Akibat strategi tersebut, Trump mendapat dukungan militant kelompok “white supremacist“, Gereja-gereja Evangelical, buruh kulit putih yang biasanya ke demokrat serta dukungan Rusia.
Sedangkan Jokowi, dengan potensi pindahnya dukungan sebagian kelompok Islam yang selama ini di kubu Prabowo, akan berpotensi menang ke depan. Tentu dengan asumsi, potensi pengurangan pula pada Jokowi dari kelompok-kelompok pendukung-penduking latennya. Hal ini memerlukan analisa lebih lanjut nantinya.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana pandangan Jokowi terhadap terorisme ke depan? Jika faktor kemenangan Jokowi, jika menang, ditentukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini dicitrakan Islam radikal?
Apalagi terkait dengan perangkulan Ustad Abu Bakar Baasyir (sosok yang disebut namanya dalam buku “Public Paper of Presiden of United States, 2007: 1142″), yang seringkali dipersepsikan sebagai penanggung jawab seluruh aktifitas teroris di Indonesia selama ini.
Dr. Sidratahta, dalam promosi doktornya “Kebijakan Terorisme Di Era Demokrasi”, dengan penguji utama Prof. Dr. Tito
Karnavian, 10/1/19, lalu menyimpulkan bahwa terorisme di Indonesia terkait dengan kelompok-kelompok Islam Wahabi dan Salafi yang menginginkan syariat Islam ditegakkan. Dalam ringkasan disertasinya, Tahta memuat bagian ambisi perlawanan dan dendam kelompok teroris ini terhadap Amerika. Khususnya akibat kebijakan Amerika yang memporak-porandakan Iraq dan Afghanistan awal 2000 an lalu. Disertasi ini sejalan dengan pandangan Jokowi saat debat, soal terorisme yang berkembang dari dalam bangsa kita.
Tentu saja kontradiksi pandangan Jokowi/Ma’ruf Amin versus pembebasan terpidana terorisme Abubakar Baasyir, yang diklaimnya sebagai aksi kemanusian, menyulitkan pandangan rezim Jokowi ke depan. Bisa jadi, akhirnya Jokowi mengubah pandangannya agar seperti pandangan Prabowo Subianto dalam debat, bahwa terorisme lokal hanya bersifat minor. Ini sejalan dengan langkah Amerika terbaru yang keluar dari urusan ISIS di Suriah, sehinggah akan menjadikan urusan/isu terorism mengecil. Atau, jika Jokowi berkuasa lagi, kelompok-kelompok yang dirangkul Yusril ini akan di penjarakan/disingkirkan kembali? []
