NUSANTARANEWS.CO, Semarang – Guru Besar Pendidikan Islam UIN Walisongo Semarang, Fatah Syukur mengatakan bahwa mengamankan Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT) merupakan kewajiban kolektif agar ke depan bisa tetap eksis dan tidak habis ditelan zaman. Salah satu aspek yang menjadi faktor penentu ialah soal kedisiplinan menyediakan data.
“Suatu saat data ini akan berbicara, seberapa banyak terjadi perubahan lembaga pendidikan keagamaan, juga berapa lembaga pendidikan yang berpindah haluan,” ujar Fatah Syukur di Semarang, Minggu (20/1).
Di hadapan para Operator Sistem Informasi dan Manajemen Madrasah Diniyah Takmiliyah (SIMMDATA) Jawa Tengah Fatah menuturkan negara Jepang melarang membicarakan agama di sekolah, meskipun ada sumber ajaran moral di sekolah itu. Hal demikian juga sama di Manila, yang membatasi membicarakan agama di dalam dunia pendidikan.
“Bisa saja kita di Indonesia mengalami pergeseran yang sama seperti di Jepang dan Manila, suatu saat akan ada pembatasan membicarakan urusan agama di dunia pendidikan kita,” tutur Fatah.
Baca juga: Kemenag Targetkan Indonesia Sebagai Destinasi Studi Islam Dunia
Oleh karena itu, lanjut Fatah, pengamanan atas data base itu sangat penting. Ke depan, kata dia, data ini harus kongkrit, yang akan menginformasikan berapa jumlah lembaga MDT, ketersediaan ustadz/guru, dan jumlah santrinya berapa, sehingga kalau pemerintah, misalnya, ingin memberikan bantuan bisa konkrit dan tidak salah alamat.
Guru Besar Pendidikan Islam ini mengingatkan, perjuangan ke depan masih panjang, baik untuk umat maupun penegakan regulasi-regulasi pendidikan keagamaan Islam. “Siapa yang akan memikirkan MDT kalau bukan kita sendiri. Kepercayaan diri yang tinggi harus ditumbuhkan di kalangan ustadz dan pengurus FKDT,” katanya.
Menghadapi tata kota yang terus berubah, Fatah mewanti-wanti agar komunitas MDT menyikapinya agar lembaga pendidikan keagamaan ini tidak tergerus oleh modernisasi. Contoh di kawasan Mijen Kota Semarang, yang asalnya hutan karet, sekarang sudah berubah menjadi kawasan pemukiman, pendidikan modern dan kawasan industri.
“Bisa jadi MDT juga demikian karena tidak ada data kelembagaannya kemudian dianggap sudah mati dan ini sangat membahayakan,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua DPW FKTD Jawa Tengah, Nur Syahid berharap jajaran memahami dengan sungguh-sungguh arti penting data untuk pengembangan MDT di masa depan.
Sekadar tambahan, kegiatan Bimbingan Teknis bagi Operator SIMMDATA se-Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh DPW DKDT Jawa Tengah pada tanggal 19-20 Januari 2019 di Aula Al Muna Manyaran Semarang.
(mah/rb)
Editor: Ani Mariani
