NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerhati Militer Eko Ismadi mengingatkan pemerintah terkait adanya agenda seminar dua hari di Gedung LBH Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat bersama segenap para pembela PKI dengan tujuan memutihkan kejahatan PKI di masa lalu. Berdasarkan informasi, seminar yang dilaksanakan selama dua hari itu akan mengupas tuntas aksi PKI pada 1948 dan 1965 silam.
Eko memandang, agenda seminar ini para pembela PKI ingin mengungkapkan kebenaran versi pembela PKI atas sejarah pengkhianatan PKI pada 1965 dan tahun-tahun sebelumnya.
“Mereka telah menuduh ada pemalsuan dan manipulasi sejarah versi Orde Baru atas peristiwa 1965. Mereka ingin, sejarawan dan akademisi, aktivis sosial, serta korban/penyintas 65, mau mengikuti versi sejarah yang mereka seminarkan, bahwa PKI tidak bersalah. Mereka beralasan perlu adanya resolusi bagi pengungkapan kebenaran sejarah atas peristiwa1965,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang dikutip redaksi, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Baca juga: Jelang 30 September, Cermati Gejala Gerakan PKI
Berdasarkan informasi, seminar LBH yang juga dihadiri Eks Tapol PKI itu akan membahas latar belakang permasalahan 65 (kontroversi 1948, kontroversi sebelum 1965), G30S/Gestok (kudeta dan tuduhan PKI makar, kudeta merangkak Suharto, berujung pada Supersemar), Sesudah 65 (kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida), serta bagaimana mencari terobosan penyelesaian dan KKR (Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Reparasi dan lain-lain).
“Saya merasa, di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, para pembela PKI itu seakan mendapat kesempatan untuk memutihkan kesalahannya. Pada tahun 2016 lalu, saya melihat para pembela PKI tersebut ingin mengulangi perilaku seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Dalam amatan saya, ada eks tapol PKI yang mengatakan, masa pemerintahan Jokowi adalah masa yang tepat bagi kita,” ungkap Eko.
Artikel Terkait:
Ini Rencana di Balik Seminar G30S-PKI dan Ritual Tahunannya
Kebangkitan PKI Diterpa Isu, Menutup Realita
Menguatnya Neo-PKI, Indonesia Dalam Ancaman Perang Saudara
Hapus Trauma Politik, Bara Sukses Dongkrak Suara PKI
Bara, Strategi PKI Gebuk Rival-Rival Politik
Soal Insiden Pada Ulama, Romo Syafi’ie: Hati-hati Dengan Kebangkitan PKI
Taufik Ismail Sebut Tahun Ketiga Jokowi Memimpin Mirip Kebangkitan PKI
Ulasan Mengejutkan Anggota Dewan Parpol Soal PKI Gaya Baru
Inilah Cikal Bakal Meletusnya Perisitwa G30S/PKI
Eko mengisahkan, secara terang-terangan ada pernyataan putera dari DN Aidit (Ketua Umum PKI di tahun 1965), bernama Ilham Aidit, ketika dua kali memberi pernyataan di sebuah acara di dua stasiun televisi swasta pada tanggal 28 Mei 2016. Secara terbuka, Ilham Aidit dengan lantang menyebut, “44 tahun saya menyembunyikan identitas sebagai putera Aidit. Barulah sekarang ini saat yang tepat. Dan di pemerintahan Jokowi, saya berani menyematkan nama Aidit di belakan namaku,” kata ujar Eko menirukan Ilham dalam acara tersebut.
“Tanpa pernah berhenti, di berbagai kesempatan, Ilham Aidit dan para pembela PKI ini terus-menerus menuduh bangsa Indonesia melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena peristiwa penumpasan pemberontakan dan pengkhianatan G 30 S/PKI tahun 1965. Para pembela PKI meminta pemerintah Jokowi untuk meminta maaf kepada PKI,” terang Eko.
Kalangan pembela PKI ini terus menerus ingin memutihkan kesalahan PKI. Padahal, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk menghancurkan siapa saja yang ingin memunculkan lagi PKI. “Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu,” ujar Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Mei 2017 lalu.
“Artinya, jika masih ada yang membela perilaku PKI pada 1965, merasa PKI tidak bersalah atas peristiwa G30/S PKI 1965, mereka adalah kalangan yang tidak taat dengan Pancasila dan UUD 1945. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)
