NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sebuah diskusi bertajuk ‘Isu Kebangkitan PKI: Isu atau Realita?’ digelar di Balai Sarwono, Jakarta, Rabu (14/6/2017). Isu PKI ini dimunculkan lagi setelah sempat membuat geger pada 2016 lalu. Kesimpulan besar dari hasil diskusi tersebut menyebutkan bahwa isu PKI selama ini hanya isapan jempol belaka sekaligus menampik kebangkitan PKI. Dan kalau pun ada, maka harus diproses secara hukum serta dibutuhkan pembuktian secara nyata.
Soal isu PKI ini memang menarik untuk disimak. Sedikit mundur ke tahun 2016 lalu. Ada jawaban menarik dari Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam suatu kesempatan wawancara. Pria yang akrab disapa Gus Tutut itu tidak percaya kalau PKI dikatakan bangkit kembali. “Negara-negara komunis terbukti gagal, bangkrut dan bubar. Yang tersisa pun sudah bergeser menjadi kapitalis. Kalau toh bertahan dengan ideologi komunis, hidup mereka susah,” kata Gus Tutut lewat pesan singkat, Rabu (14/12/2016).
Berbeda dengan Gus Tutut, Wasekjen PBNU Abdul Mun’im DZ dan Kepala Banser Alfa Isnaini mengatakan lebih tajam lagi bahwa PKI itu kini memang nyata adanya, sekurang-kurangnya paham komunis. Lalu mana yang benar?
Semuanya benar. Sejak dibubarkan melalui TAP MPRS No. XXV/1966, aktivitas PKI di Indonesia termasuk penyebaran pemahamannya dilarang keras karena bertentangan dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. PKI juga tercatat telah berkali-kali berupaya makar meski selalu gagal.
Kini, pasca tumbangnya Orde baru, dengan jumlahnya yang diklaim minoritas PKI tampak mulai agresif tetapi jarang disadari sebagian besar masyarakat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mensinyalir bentuk kongkrit, pola gerakan maupun kaderisasi dari Neo-PKI secara kasat mata memang belum terlihat.
Hal itu bisa dimengerti. Pasalnya, PKI/Komunis yang ada saat ini melancarkan gerakannya secara terukur, sunyi, senyap, dan tak terdeteksi.
Patut dicermati proses kaderisasi PKI yang sudah berjalan secara senyap-senyap semenjak 1965 silam. Pertama, PKI selalu melakukan evaluasi gerkan kader-kadernya. Kedua, PKI melakukan pengembangan pengaruh melalui cara-cara semi kultural. Ketiga, PKI menggunakan sistem sel dalam melakukan rekrutmen anggota. Setelah masuk sel, anggota baru ditetapkan sebagai agen. Agen-agen PKI saat dapat secara aktif memasuki berbagai lembaga-lembaga negara. Mereka menampilkan dirinya dalam satu evolusi gerakan kamuflase sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya.
Bahkan penyair terkemuka, Taufik Ismail mensinyalir kondisi Indonesia kini terutama pasca reformasi hampir mirip dengan situasi pada tahun 1962, 1963, 1964, dan 1965. Menurutnya kini PKI sedang menyusun kekuatannya dengan sehebat-hebatnya untuk merebut kekuasaan.
Pada 2016 lalu, Indonesia sempat geger terkait isu kebangkitan PKI ini. Pemicunya tak lain ialah digelarnya acara Simposium 65 pada Mei 2016 lalu. Diketahui, acara ini digalangi oleh Menko Polhukam yang saat itu dikoordinatori Luhut Binsar Pandjaitan serta sejumlah tokoh lainnya.
Acara ini menuai kecaman dari berbagai pihak dan sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebabnya, sejarah tentang pemberontakan PKI ditengarai sengaja diputarbalikkan dengan memposisikan PKI sebagai korban, sehingga negara didesak meminta maaf. Desakan ini oleh sebagian kalangan dinilai tidak masuk akal. Sebab, PKI lah sebetulnya yang melakukan pemberontakan dan tindakan makar sementara rakyat Indonesia menjadi korban dari gerakan massal mereka. Jadi, bagaimana mungkin konflik horizontal yang dipicu provokasi PKI itu membuat negara meminta maaf kepada mereka? Sebuah wacana dan tindakan, yang menurut Menhan Ryamizard Ryacudu sangat tidak masuk akal.
Untuk itu, acara Simposium 65 sudah jelas sebagai upaya pemerintah membuka luka lama Indonesia. Apalagi acara ini seperti memang telah didesain untuk digelar pada bulan Mei. pada 9 Mei diketahui merupakan hari jadi PKI. Ditambah lagi waktu itu ada rencana dari Menko Polhukam akan membentuk sebuah tim terpadu untuk memverifikasi kuburan massal korban Peristiwa 1965. Sayang, korban yang dimaksud justru pihak PKI saja!
“Menkopolhukam saya kira tidak usah membentuk tim, karena hal itu akan membuka luka lama yang sudah berlalu. NU sudah melakukan rekonsiliasi dengan PKI pada tahun 1968 dan saya kira pemerintah tidak perlu minta maaf kepada PKI yang bersalah PKI kok,” ujar Mun’im DZ saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/5/2016) lalu.
Jika permintaan maaf dilakukan pemerintah, hal itu bisa menjadi manuver yang sangat berbahaya dan membuka luka lama. “NU akan melakukan perlawanan untuk yang kesekian kalinya,” kata dia.
Mengacu pada garis besar hasil diskusi bertajuk ‘Isu Kebangkitan PKI: Isu atau Realita?’ di atas, kebangkitan PKI memang harus dibuktikan secara nyata sekalipun simbol-simbol PKI yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat dijumpai di berbagai tempat. Itu harus didata, bahkan simbol sekecil apapun sebagai bukti. Sebab, kalau mau jujur, kebangkitan PKI bukanlah isu bohong dan dusta. Sinyalemen keberadaan dan gerakan mereka sudah dipaparkan sejumlah tokoh seperti tertulis di atas. Bahkan sampai pola gerakan PKI yang memang cenderung senyap, kasat mata dan perlahan. Apalagi PKI dalam sejarah dikenal sangat pandai memainkan strategi agitasi dan propaganda. Tak berlebihan kiranya bila suatu saat aksi adu domba dan propaganda PKI sukses membuat masyarakat terpecah-belah, mereka akan tampil menguasai semua lini kehidupan. (ed)
Editor: Eriec Dieda
