Connect with us

Politik

Menguatnya Neo-PKI, Indonesia Dalam Ancaman Perang Saudara

Published

on

Aksi penolakan PKI/Antara//Arif Firmansyah
Aksi penolakan PKI/Antara//Arif Firmansyah/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Berbagai fenomena kegaduhan di Indonesia baru-baru ini disinyalir berpotensi menimbulkan ancaman besar bagi keutuhan NKRI. Mulai dari kasus ISIS, Khilafah hingga kebangkitan Neo PKI. Situasi inilah yang disanyalir berpotensi picu perang saudara di Indonesia, terlebih dengan semakin menguatnya gerakan Neo-PKI.

Dalam survei nasional pada Mei 2017, Saiful Mujani Research and Consulting menemukan indikasi kuat, bahwa Indonesia dari hari ke hari kian melemah dan berada dalam ancaman besar. Mengejutkan, melalui surveinya, Mujani Research menemukan sebanyak 14,5% atau sekitar 37,5 juta jiwa lebih penduduk Indonesia mengaku NKRI dalam ancaman besar.

Hal ini tak berlebihan mengingat dalam dua tahun terakhir Indonesia terus digiring pada isu-isu intoleran serta berbagai propaganda komunis. Penggembosan NKRI tampak terlihat ketika sesama warga negara Indonesia terindikasi kuat saling diadu. Belum lagi isu konsep negara khilafah dan propaganda Komunis (Neo PKI) terus semakin kencang.

Baca: Siapa Bilang PKI Mati? Ini Buktinya

Mujani Research menambahkan dari total 37,5 juta penduduk Indonesia, sebanyak 89,3% menganggapnya sebagai masalah yang serius. Bahkan mereka mengaku perang saudara di Indonesia tak bisa lagi dielakkan. “Bagi warga yang merasa NKRI dalam ancaman, sebagian besar (75%) merasa NKRI akan menghadapi perang saudara,” ungkap Mujani dalam laporan surveinya, 4 Juni 2017 kemarin.

Selain isu khilafah, propaganda Komunis dan kian menguatnya indikasi kebangkitan Neo PKI di Indonesia juga menjadi ancaman serius bagi NKRI dan Pancasila. Ini menyusul semakin meningkatnya tuntutan terhadap pencabutan Tap MPRS No XXV Tahun 1966, tentang pembubaran dan pelarangan PKI. Selain itu, desakan dan tekanan terhadap presiden agar minta maaf kepada PKI terus dihembuskan, mulai dari presiden Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi.

Baca Juga:  Dilema Aparat di Balik UU Pemberantasan Terorisme

Baca: Bara, Strategi PKI Gebuk Rival-Rival Politik

Selanjutnya peniadaan Litsus (Penelitian Khusus) terhadap pejabat publik untuk membuktikan bersih dari unsur PKI, membuat banyak anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI lolos menjadi pejabat publik diberbagai daerah. Pasalnya, tanpa Litsus, kini di DPR RI ada banyak keturunan keluarga PKI yang masih mengusung ideologi PKI.

Sementara itu, usulan penghapusan kolom agama pada KTP semakin menguatkan asumsi unsur kesengajaan, agar memberi ruang kepada pengikut PKI untuk memiliki KTP tanpa identitas agama. Munculnya kembali jargon-jargon PKI seperti Revolusi Mental dan Sama Rata Sama Rasa serta Masyarakat Tanpa Kelas adalah indikasi kebangkitan Neo PKI semakin kuat.

Maraknya logo PKI, palu arit yang dibuat di kaos dan kalender. Munculnya foto-foto tokoh PKI dalam parade HUT RI disejumlah daerah dan di Baliho Bandara Soekarno Hatta tahun 2016 lalu. Serta dibangun dan diresmikannya Monumen Laskar China di TMII Jakarta oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal, sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan RI tidak ada Laskar China kecuali Poh An Tui yang tercatat sebagai penghianat.

Baca: Hapus Trauma Politik, Bara Sukses Dongkrak Suara PKI

Indikasi kian semakin kuatnya, kebangkitan Neo PKI adalah dengan dilakukan penghapusan Sejarah Pengkhianatan PKI dari Kurikukum Pendidikan Nasional di semua jenjang pendidikan. Penghentian pemutaran Film G30S/PKI, dan semakin maraknya film yang mengundang simpatik untuk PKI seperti film Senyap dan sejenisnya.

Editor: Romandhon

Loading...

Terpopuler