ArtikelBerita UtamaFeaturedHeadlineHot TopicKolomTerbaru

Jelang 30 September, Cermati Gejala Gerakan PKI

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politik adu domba sangat dekat dengan gerakan politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Kendati secara organisasi telah dibubarkan dan dilarang melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan hal-hal yang berbau PKI, tetap saja ideologi tidak bisa dibubarkan, diberangus dan dihentikan. Kesamaan visi dan misi yang dibalut dengan ideologi hanya akan menghidupkan kembali gerakannya.

Ditambah lagi rasa balas dendam, PKI tentu punya kepentingan kuat untuk tampil kembali di pentas perpolitikan nasional meski dengan cara underground, senyap, sembunyi-sembunyi dan gerakan rahasia lainnya. Sehingga tak heran sebagian pihak mengatakan komunis bangkit lagi dengan gaya baru (komunis gaya baru) setelah 51 tahun tidak diakui dan dilarang hidup di Indonesia.

Gejala-gejala kembali masifnya gerakan PKI kini tampak mulai terasa. Setidaknya ada dua sinyalemen yang membenarkan kenyataan tersebut, yakni adu domba dan gemar membubarkan organisasi kemasyarakatan. Lebih-lebih PKI kembali mendapatkan momentumnya pada September mendatang. Orang tentu masih ingat dengan gerakan kudeta PKI pada 30 September 1965 silam (G-30 S PKI). Itu merupakan gerakan kudeta yang ketiga kalinya oleh PKI, dan sial bagi mereka semuanya berakhir dengan kegagalan.

Baca Juga:  Pemda Tutup Mata, Kesejahteraan Guru PAUD dan Kepala Sekolah TK di Malang Raya Memprihatinkan

Terlepas dari itu, kini Indonesia tengah dihadapkan pada situasi kacau. Kekacauan ini setidaknya bermula dari derasnya arus informasi, terutama media sosial, yang kerap menebarkan aksi propaganda provokasi dengan maksud mengadudomba masyarakat. Bahkan, antar organisasi masyarakat pun diadudomba dengan proxy-proxy yang diterbarkan melalui media sosial (proxy war). Bahkan proxy-proxy itu tak sungkan lagi menyentuh isu SARA dengan tujuan memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Setelah terpecah belah, maka akan mudah ditaklukkan.

Rektor Unipma Madiun, Panji mensinyalir Indonesia kini tengah menghadapi proxy war atau perang non militer dan perang teknologi. Isu SARA diumbar, aksi bullying hingga aksi adu domba dilancarkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik.

“Aksi SARA dan aksi bullying merupakan aksi adu domba yang merupakan bagian dari proxy war yang dilancarkan oleh pihak yang berkaitan dengan kepentingan politik,” kata Panji di Madiun, Senin (21/8).

Hal itu dibenarkan Ketua Harian Badan Kejuangan 45, Gandi Yunita. Menurutnya, situasi terkini Indonesia pernah terjadi di masa lampau. Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia juga melakukan aksi-aksi serupa, hanya medianya saja yang berbeda karena sekarang lebih canggih.

Baca Juga:  Sistem Pertahanan Udara Bavar-373 Iran Dapat Melawan Jet Tempur Generasi Ke-5

Pasca kemerdekaan, politik adu domba ini kembali dimanfaatkan PKI. Usaha PKI relatif berhasil pada tahun 1965, dan puncaknya sehari sebelum 30 September Ketua PKI DN Aidit di Istora Senayan Jakarta menuntut untuk pembubaran HMI. Puncaknya, 30 September PKI melancarkan kudeta berdarah karena sudah merasa kuat secara kuantitas dan dukungan.

Merasa didzalimi Aidit dan PKI, HMI lalu bangkit ikut bersama TNI menggagalkan G-30 S PKI tahun 1965 demi mempertahankan Pancasila. Hal ini sempat disinyalir Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di mana PKI beranggapan dengan dibubarkannya HMI akan memuluskan usaha partai komunis untuk melakukan kudeta dan mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi komunis. Hal itu disampaikan Panglima Jenderal TNI dalam acara halal bihalal KAHMI di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (20/7) lalu.

Saat ini, politik adu domba semakin menguat di tanah air. Ormas-ormas Islam selalu dibenturkan sesama ormas Islam, bahkan ormas Islam tak jarang dibenturkan dengan ormas-ormas nasionalis. Tokoh-tokoh nasiolis kritis ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan yang terkesan sangat dipaksakan alias mengada-ada. Bahkan ormas dan tokoh nasionalis kritis itu terdengar sering bicara tentang bahaya laten PKI. Apa benar akibat mereka kritis terhadap gerakan PKI lantas dikriminalisasi? Mari cermati gejala pada 30 September nanti. (ed)

Baca Juga:  Saatnya Ada Anggaran Sharing Pusat dan Propinsi, Penyediaan Air Bersih di Jawa Timur Disorot

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 35