NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dewan Penasehat Almisbat Teddy Wibisana mengatakan hal yang mesti ditingkatkan oleh BUMN ialah memperbesar kontribusinya dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan. Menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan keadilan tak perlu diragukan.
“Pembangunan infrastruktur di wilayah terluar dan wilayah perbatasan, kebijakan BBM satu harga, redistribusi lahan, dan program afirmatif lainnya adalah wujud pembangunan yang berkeadilan, yang sedang dijalankan pemerintah,” kata Teddy dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (15/12/2018).
Baca juga: 4 Dampak Negatif Program Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi
Baca juga: Soal Trans Papua, Jokowi Disebut Mengklaim Keberhasilan SBY
Baca juga: Pigai Luruskan Klaim Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Kata Teddy hasilnya sudah tampak di mana indeks gini dan indeks ketimpangan pendapatan di masa pemerintah Jokowi menurun dari 0.414 di September 2014, menjadi 0.389 di Maret 2018. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 9.82%.
“Jika banyak pihak yang masih merasa tidak puas atas kinerja pemerintah tadi, bagi pemerintah, ini harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras lagi,” ujarnya.
Baca juga: Selama Empat Tahun Jokowi Gagal Mencapai Target Rasio Gini
Baca juga: Kekayaan 4 Orang Indonesia Setara Dengan 100 Juta Penduduk
Baca juga: Dibandingkan 6 Presiden Sebelumnya, Jokowi Paling Gagal Entaskan Kemiskinan
Termasuk BUMN, lanjut dia, kontribusinya harus lebih besar lagi. Jika sebelumnya BUMN berkontribusi sebesar Rp 351 triliun untuk APBN dalam bentuk pajak dan deviden, ke depannya harus lebih besar lagi. Menjadi BUMN efisien adalah tuntutan, kata Teddy.
“Tapi bagi oposisi, tentu harus menyadari bahwa kita tidak sedang mulai di titik nol. Ketidakadilan sudah berjalan di rezim sebelumnya, terutama masa Soeharto. Jadi sambil memastikan perekonomian saat ini terus berjalan (tumbuh), masalah kesenjangan akan terus dibenahi,” pungkasnya.
(bya/wbn)
Editor: Banyu Asqalani
