NUSANTARANEWS.CO – Pada 16 Agustus 2018, acara kenegaraan menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-73, di depan Sidang Tahunan MPR (DPR-DPD), Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan. Jokowi menyampaikan pencapaian pemerintah dan kinerja lembaga tinggi negara lain. Untuk pencapaian Pemerintah, Jokowi mengajukan 2 butir yakni fokus kepada UMKM dan 40 % lapisan masyarakat terbawah serta Rasio Gini yang membaik.
Jokowi berkata, keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.
Terkait pencapaian angka Rasio Gini, Jokowi mengklaim, Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Pertanyaan pokok, apakah angka 0,389 itu sudah mencapai target baik berdasarkan janji kampanye atau RPJMN 2015-2019?
Rasio Gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan sempurna.
Sebaliknya, Rasio Gini bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.
Secara nasional, nilai rasio gini Indonesia selama periode 2010-September 2014 mengalami fluktuasi, dengan rasio gini mencapai angka tertingginya di angka 0,414 pada September 2014. Namun, mulai bulan Maret 2015 hingga Maret 2018, nilainya secara konsisten mulai menurun. Bahkan rasio gini bulan Maret 2018 menjadi terendah sejak 7 tahun terakhir, atau sejak September 2011.
Apakah berhasil atau gagal penurunan Gini Rasio itu?
Jokowi dlm kampanye Pilpres 2014 berjanji akan mengurangi kesenjangan sosial, diukur dengan gini ratio 0,30. Tetapi, di dalam RPJMN 2015-2019 target gini ratio dirubah menjadi lebih tinggi yakni 0,36. Jokowi telah ingkar janji sejak dari perencanaan pembangunan.
Salah satu masalah sosial di Indonesia belum juga terpecahkan adalah ketimpangan atau kesenjangan sosial diukur dari Gini Rasio. Gini Rasio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Manfaat, digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 berjanji akan menciptakan kesenjangan sosial pada angka Gini Rasio 0,30 dan di dalam RPJMN 2015-2019 menaikkan menjadi 0,36. Setelah 4 tahun berkuasa, Jokowi hanya mampu menciptakan Gini Rasio masih jauh dari target, sekitar 0,40 rata-rata. Versi BPS, September 2017, Gini Rasio sebesar 0,391. Pada Pidato Kenegaraan 2018, Jokowi mengklaim telah berhasil mencapai Gini Ratio 0,389.
Beragam lembaga dan hasil studi telah mengajukan penilaian kondisi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Salah satunya hasil studi Credit Suisse (2016) menilai, Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat.
Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta 4 orang terkaya di Indonesia, tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, 1 % orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air.
Hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.(Siaran Pers, Farouk Abdullah Alwyni Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development, CISFED).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ternyata berupaya merubah target lebih tinggi, yakni pada 2018 Gini Rasio 0,38, sedangkan pada 2019 Gini Rasio 0,37. Angka ini menyimpang dari janji kampanye hanya 0,30 dan juga RPJMN 2015-2018 hanya 0,36. Rezim Jokowi ini tidak jujur dan sepihak merubah target lebih mudah. Rezim sudah paham, takkan nampu mencapai target 0,30 sesuai janji kampanye Pilpres 2014, dan juga setelah dinaikan ke angka 0,36 di dalam RPJMN 2015-2019.
Angka versi Rezim Jokowi ini dinapikkan oleh Prabowo. Bagi pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019 ini, kesenjangan terjadi di Indonesia dengan angka Rasio Gini 0,45. “Menurut lembaga-lembaga internasional, sekarang ini, Rasio Gini kita kurang lebih 0,45. Jadi, 1 persen rakyat kita menguasai 45 persen kekayaan Indonesia. Ini dari Bank Internasional yang menilai itu,” katanya (25 Juni 2018).
Kesimpulan, pernyataan Jokowi di dlm pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu terkait pencapaian Pemerintah Rasio Gini yang membaik, tidaklah betul. Rezim Jokowi justru gagal mencapai target Rasio Gini 0,30 sesuai kampanye Pilpres 2014, juga target Gini Rasio 0,36 di dlm RPJMN 2015-2019. Rezim Jokowi sesuai data mereka, baru mampu mencapai 0,389. Masih jauh, padahal tinggal setahun lagi Rezim ini berkuasa.
Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Ketua Tim Studi NSEAS
