Ekonomi

4 Dampak Negatif Program Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi

program pembangunan infrastruktur, proyek infrastruktur, 4 tahun jokowi, rezim jokowi, infrastruktur jokowi, dampak infrastruktur, nusantaranews, jokowi gagal
Konstruksi jembatan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pembangunan Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro) di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan roboh pada Minggu (29/10/2017). (Foto: NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, JakartaProgram pembangunan infrastruktur Joko Widodo dinilai tak sesukses yang digembar-gemborkan selama 4 tahun terakhir.

Peneliti Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap menyebut, pada tahun 2018 Jokowi juga gagal dan berkinerja buruk di bidang infrastruktur nasional. Tentu saja, kata dia, dari sisi indikator urusan pembangunan infrastruktur nasional, kondisi kinerja buruk Jokowi dapat mendukung penilaian publik, Jokowi tak layak lanjut jadi Presiden RI.

“Selama 4 tahun ini Presiden Jokowi berkinerja buruk dan gagal mencapai target di bidang infrastruktur. Beragam faktor penyebabnya,” kata dia, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: 7 Kegagalan Jokowi di Bidang Infrastruktur

Kini, kata dia, memasuki tahun kelima rezim Jokowi mulai berdalih atau berkilah dari persepsi negatif masyarakat bahwa Jokowi telah gagal urus infratruktur. Lalu, Jokowi mencari pembenaran dengan memprioritaskan di bidang SDM. Mulai meninggalkan promosi infrastruktur dan masuk promosi SDM.

Menurutnya, setelah 4 tahun Jokowi mengurus program-program pembangunan infrastruktur justru muncul dampak negatif.

Baca Juga:  Ramadan, Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok di Jawa Timur

Baca juga: Ganggu Program Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Kemenkeu Tendang JP Morgan

Baca juga: Tol Manado-Bitung dan Catatan Kelam Proyek Pembawa Maut

Pertama, data BPS 2016 menyebutkan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Karenanya, target mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur gagal.

Kedua, enam BUMN besar tercatat memiliki utang (liabilities) Rp 291,7 triliun pada kuartal I 2018 atau tumbuh 68% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 173,2 triliun. Keenam BUMN itu di antaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT PP (Persero) Tbk.

Ketiga, pelemahan rupiah juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur melampaui kemampuannya sendiri.

Baca juga: Proyek Infrastruktur Ambruk, IPW: Lalai Kok Beruntun

Baca juga: Proyek Konstruksi di Tanah Air Mengancam Keselamatan Kerja

Proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal belum bisa diproduksi di dalam negeri,” ungkap Muchtar.

Baca Juga:  Peduli Sesama, Mahasiswa Insuri Ponorogo Bagikan Beras Untuk Warga Desa Ronosentanan

Keempat, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tidak berjalan mulus sepanjang 2018. Pada Januari-Oktober 2018 hanya ada 2 PSN baru rampung dikerjakan. Bila dihitung sejak 2016, total rezim Jokowi baru menyelesaikan 32 PSN.

“Padahal, dalam Perpres No.56 tahun 2018 disebutkan, PSN 223 proyek plus 3 program meliputi 12 sektor proyek dan 3 sektor program,” pungkasnya.

Baca juga: Bandara Kertajati Jadi Bukti Pembangunan Infrastruktur Dapat Dilakukan Tanpa Utang Luar Negeri

(gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Related Posts

1 of 3,057