Connect with us

Ekonomi

PDIP Keberatan Isu Indonesia Dilanda Darurat Utang

Published

on

Utang Pemerintah Jokowi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota komisi VI DPR fraksi PDIP Darmadi Durianto menyatakan keberatannya atas derasnya isu dan stigma Indonesia darurat utang yang tengah berkembang luas di masyarakat. Ia mengklarifikasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut sebagai salah satu era perekonomian dengan prestasi yang paling buruk dengan catatan penyebab timbunan utang luar negeri paling besar.

“Sebenarnya Indonesia tidak darurat utang. Itu semua adalah isu yang terstruktur, masif, dan sistematis yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Anggota DPR-RI Darmadi Durianto di Senayan Jakarta, Selasa, (12/9/2017).

Darmadi menyampaikan, utang Pemerintah Indonesia masih aman berdasarkan standar internasional. Menurutnya, tiga lembaga pemeringkat utang internasional yakni Fitch, Moody’s, dan Standard and Poor’s menyatakan Indonesia layak investasi, sehingga tidak mungkin saat ini Indonesia darurat utang.

“Jika kita bandingkan dengan negara lain, porsi utang Pemerintah Indonesia yang 28 persen PDB itu pun tak besar. Negara maju seperti Amerika Serikat saja 78 persen kali PDB nya, dan Jepang 239 persen. Kemudian Malaysia 56 persen, Brasil 78 persen, Vietnam 62 persen, Thailand 42 persen, dan Malaysia 56 persen. Perbandingan tersebut akan semakin kita pahami dengan memakai data per kapita. PDB per kapita Indonesia tahun 2016 adalah sekitar 3.604 dollar AS,” papar Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Darmadi mencurigai isu utang sengaja dihembuskan untuk mengubur prestasi pembangunan Jokowi di mata publik.

Loading...

Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan pemerintah melakukan hutang menjadi pilihan wajar. Pasalnya, kata dia, biaya pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak dapat mengandalkan semata dengan pemasukan dari pajak.

Baca Juga:  Kata Darmadi Durianto: APBN-P Tidak Sampai Target, Itu Salah Menkeu Sebelumnya

“Sebenarnya tidak masalah kita berhutang jika jelas peruntukannya, dan pengelolaannya dilakukan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan jangan dikorupsi,” paparnya.

Ia mengingatkan Jokowi menekankan para pembantunya dapat mengelola hutang tepat sasaran. Jika utang luar negeri tidak dikelola dengan baik, ucapnya, kekhawatirannya dapat membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena masyarakat akan tetap mempertanyakan wujud berdikari dalam ekonomi bila negara terus terbebani utang,” terangnya.

“Dengan penggunaan yang baik dan benar, utang harusnya dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan diharapkan dapat menurunkan Gini Ratio secara segnifikan,” pungkasnya. (castro)

(Editor: Eriec Dieda)

Loading...

Terpopuler