Connect with us

Ekonomi

Meski Dianggap Salah, Kenapa Impor Beras Tetap Dilakukan?

Published

on

Tuntut Kedaulatan Pangan (Foto Ilustrasi/spi)

Tuntut Kedaulatan Pangan (Foto Ilustrasi/spi)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Keputusan pemerintah melakukan impor beras hingga tembus 1 juta ton dalam tiga bulan terakhir mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak. Karena dianggap sebagai kebijakan yang salah kaprah. Bahkan Kementrian Pertanian hingga pihak Bulog sendiri pun ikut menolaknya. Namun faktanya, impor tetap dilakukan. Mengapa?

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), secara terang-terangan mengaku kalau pihaknya tidak menyetujui keputusan impor beras tersebut. Menurut dia, kebijakan impor beras hanya menunjukkan bagaimana ketahanan pangan Indonesia seolah-seolah rawan.

“Impor, saya enggak setuju. Masa pangan harus impor. Berarti negara ini rawan. Kalau makanan pokok itu aja impor, berarti ketahanan negara ini rawan,” ungkap Buwas Kamis, 17 Mei 2018 di Gedung Bulog.

Baginya impor merupakan kebijakan yang janggal. Sebab, lanjut besan Budi Gunawan ini negara-negara lain yang juga mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok nyatanya juga tidak pernah melakukan impor beras.

Baca Juga:
Swasembada Masih Angan-angan, Kedaulatan Pangan di Persimpangan Jalan
Selamat Datang Beras Impor

“Enggak boleh beras ini sampai impor. Thailand, Vietnam, Jepang enggak pernah impor. Selalu mengandalkan dalam negeri,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan simpang siurnya data produksi dan konsumsi beras nasional. Berbagai pihak seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kerap memiliki data yang berbeda.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (25/1/2018) juga telah mendesak Komisi IV meninjau ulang kebijakan impor beras oleh pemerintah. Sebab menurutnya impor beras bisa menjadi beban psikologis bagi para petani di Indonesia. “Padahal, kita mau petani makmur,” kata Bambang.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Wachid (1/2/2018) menuding kebijakan impor beras terjadi karena adanya manipulasi data oleh dua kementerian, yakni Kementan dan Kemendag. “Kalau bilang yang enggak jujur data, keduanya Mentan maupun Mendag. Namun yang lebih tidak jujur lagi adalah Mendag,” kata Wachid dikutip dari Teropongsenayan.

Pewarta: Alya Karen
Editor: Romandhon

Advertisement

Terpopuler