Connect with us

Ekonomi

Swasembada Masih Angan-angan, Kedaulatan Pangan di Persimpangan Jalan

Published

on

Tuntut Kedaulatan Pangan (Foto Ilustrasi/spi)

NUSANTARANEWS.CO – Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia mengadakan Diskusi Tematik II yang bertema “Sampai Dimana Kedaulatan Pangan Indonesia & Apa Langkah serta Solusinya?.” Dalam Diskusi tersebut Pembicara Kunci Prof Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum AB2TI ini memaparkan bahwa konsep pembangunan pertanian Indonesia masih menggunakan 5 (lima) pendekatan sebagai berikut. Pertama sebagaimana hampir di seluruh negara di dunia; ketahanan pangan (food security). Kedua terdapat lebih dari 200 definisi ketahanan pangan, ketiga akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu. Keempat tidak memandang di mana pangan diproduksi dan dengan cara bagaimana, kelima bias ke kemampuan untuk menyediakan pangan pada level global, regional maupun nasional serta bias ke kepentingan negara maju dan Multi National Corporation (MNC).

Baca juga: Katanya Mau Swasembada Pangan, Tapi Kok Malah Impor!

Prof Dwi Andreas Santosa mengatakan produksi, ekspor dan impor Serealia di dunia (Agarwal, 2014) menerakan bahwa di Asia mempunyai tingkat produksi 42,4 persen, ekspor 14,2 persen, impor 50.1 persen, Afrika produksi 6,5 persen, ekspor 2,6 persen, impor 21,5 persen, Amerika Latin produksi 7,8 persen, ekspor 12,4 persen, impor 18,2 persen.

Amerika Utara produksi 20 persen, ekspor 37,1 persen, impor 3,4 persen, Eropa Utara produksi 21,9 persen, ekspor 27,5 persen, impor 6,3 persen (prosentase dari total dunia). Adapun dampak dari ketahanan pangan yaitu pertama 90 persen perdagangan pangan Serealia dikuasai 5 TNC Antara lain Cargill (USA), Bunge Ltd (Bermuda), Archer Daniels Midland (USA), Marubeni (Japan) (Included Columbia Grain International), The Noble Group (UK). Kedua 89 persen input pertanian (agrokimia) dikuasai 10 TNC.

Baca juga: Sesat Pikir Ketahanan Pangan Nasional

Ketiga 67 persen pasar benih dikuasai 10 TNC. Keempat 99,9 persen benih transgenik dikuasi 6 TNC. Keempat dengan Monsanto menguasai 90 persen. Bahkan krisis pangan dunia 2008 tercatat peningkatan keuntungan Multi National Corporation dari tahun sebelumnya antara lain Archer Daniels Midland (ADM) 55 persen, Cargill 86 persen, Bunge 189 persen, Monsanto 54 persen, Dupont Agriculture and Nutrition 21 persen, Potash Corporation 185.9 persen, Mosaic 1.200 persen.

Prof yang biasa tinggal dan makan bersama di rumah petani bila ada kunjungan ke basis-basi tani ini juga memaparkan terkait perkebangan luas lahan dikuasai per rumah tangga usaha pertanian sepuluh tahun terakhir. Lahan bukan pertanian pada 2003 Rumah Tanga Petani menguasai kurang lebih 569 m2 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 344 m2. Lahan sawah Rumah Tanga Petani menguasai kurang lebih 1.008 m2 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 1.989 m2.

Baca juga: Swasembada Pangan

Lahan bukan sawah Rumah Tanga Petani menguasai kurang lebih 2.501 m2 sedangkan pada tahun 2013 menjadi 6.591 m2 (D.A. Santosa, 2018). Sedangkan konversi kepemilikan lahan di pulau Jawa (sensus pertanian 2003 dan 2013) terdapat kurang lebih konversi di Jateng 202.222 hektar, Jatim 167.864 hektar, Banten 71.519 hektar, Jabar 36.389 hektar, DIY 30.302 hektar. Hal ini berpotensi menurunkan produksi beras 3,2 juta ton, jagung 1,6 juta ton, kedelai 93 ribu ton.

Sedangkan petani berumur di atas 35 tahun sejumlah 87.13 persen dan petani berumur di atas 45 tahun sejumlah 60.79 persen. Selain itu, ketergantungan tehnologi mengakibatkan 78 persen benih hortikultura dikuasai asing (Diolah dari: Agung Pambudi, FE UI, 2012). Parameter “Kesejahteraan” petani selama 16 tahun terakhir yaitu nilai tukar petani nasional pada tahun 2000 pada kisaran 124.00, tahun 2003 di atas 124.00, tahun 2008 dan 2009 kisaran 100.00 dan pada 2016 sekitar 102.00, (Santosa, D.A. dan Kartodiharjo, H. 2018). Sedangkan dari 2014 hingga 2017 nilai tukar petani mengalami perkembangan 2014 sebesar 102.03, tahun 2015 sebesar 101.61, tahun 2016 sebesar 101.65 dan tahun 2017 sebesar 101.27 (D.A. Santosa, 2018).

Baca juga: Romantika Swasembada Pangan di Indonesia

Prof Dwi Andreas Santosajuga mencermati Impor pangan 2014–2017 antara lain beras pada tahun 2014 sebesar 844.190.606, tahun 2015 sebesar 861.629.584, tahun 2016 sebesar 1.283.212.551 dan pada tahun 2017 sebesar 312,801,507. Jagung pada tahun 2014 sebesar 3.374.501.782, tahun 2015 sebesar 3.500.103.794, tahun 2016 sebesar 1.331.574.757 dan pada tahun 2017 sebesar 639.939,916. Kedelai pada tahun 2014 sebesar 5.845.414.382, tahun 2015 sebesar 6.416.820.924, tahun 2016 sebesar 6.333.785.719 dan pada tahun 2017 sebesar 7.156.825.719. Gandum pada tahun 2014 sebesar 7.734.351.832, tahun 2015 sebesar 7.623.250.997, tahun 2016 sebesar 10.811.236.625 dan pada tahun 2017 sebesar 11.264.357.111, (D.A. Santosa, 2018), yang menarik adalah peningkatan impor gandum yang menyebabkan Indonesia menjadi penimpor gandum terbesar di dunia melebihi mesir dan brazil (FAS-USDA Februari 2018).

Ada enam pilar kedaulatan pangan sebagaimana Konsep IPC for Food Sovereignty dan Via Campensina antara lain hak atas pangan: adopsi hak dasar atas pangan dan kebijakan pertanian, diversifikasi dan pangan local, mengakhiri kelaparan dan kurang gizi, reforma agraria: petani kecil dan tuna tanah memiliki dan mengontrol lahan, akses terhadap sumberdaya produktif lain: akses petani kecil terhadap sumberdaya air, genetik dan SDA lainnya, produksi pertanian agro-ekologi: model pertanian agro-ekologi yang berpusat di komunitas dan keluarga, perdagangan dan pasar lokal serta perlindungan petani dari sistem perdagangan pangan internasional yang tidak adil dan demokrasi: petani kecil memiliki hak untuk menetapkan kebijakan pertanian pada semua tingkatan, hak dan kedaulatan petani atas benih, teknologi, budidaya, pendidikan dan informasi.

Baca juga: Terbukanya Pintu Investasi Asing di Sektor Pertanian

Sedangkan kedaulatan pangan di Indonesia Antara lain Gerakan petani dan masyarakat sipil sejak akhir tahun 1990’an yaitu Perjuangan langsung di gerakan tani dan Perjuangan untuk memasukkan Kedaulatan Pangan ke dalam Undang-Undang (UU No 18/2012 tentang Pangan; Bab II Pasal 2:Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan dst. dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Bab II Pasal 2: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada: a. kedaulatan; b. kemandirian; dan seterusnya.

Kebijakan pertanian masa lalu dan kini belum menunjukan hal signifikan yang mana pada tahun 2004-2014 dengan upaya Perbaikan jaringan irigasi, subsidi benih dan pupuk, Bansos, KUR, food estate dengan Program swasembada beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, peningkatan anggaran pertanian dan pangan 2004-2013 sebesar 611% namun outputnya 5 juta Rumah Tangga Petani terpaksa keluar dari lahannya dan peningkatan impor pangan 346%. Lalu bagaimana pada tahun 2015-2019 dengan upaya Perbaikan jaringan irigasi, waduk, KUR, SUBSIDI BENIH DAN PUPUK dengan program Program Swasembada 6 komoditas sd 2019. Bagi-bagi Alsintan, TTI, program PAJALE, Upsus, Peningkatan drastis anggaran pertanian dan pangan ! 55 – 60 T/th, kita menanti apa output-nya.

Baca juga: Mengenang Janji Manis Jokowi di Bidang Pertanian dan Pangan

Akhirnya, dalam kondisi saat ini perlu reorientasi ekonomi-politik yang menjungkir struktur pertanian supaya demokratis BUMN, korporasi, entrepreneur menjadi pertanian rakyat, pertanian keluarga agroekologi dan pertanian rakyat, pertanian keluarga agroekologi menjadi BUMN, korporasi, entrepreneur.

Agroekolog dalam hal ini model pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, berpusat di komunitas dan keluarga, pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat. Adapun dalam mewujudkan hal tersebut Prof Andreas bersama AB2TI, melakukan program aksi melalui benih dan teknologi karya petani kecil melakukan penerapan konsep agroekologi dengan menggunakan varietas IF8, PROVIBIO dan teknologi karya petani kecil di 13 Kabupaten di Pulau Jawa, gerakan rakyat untuk kedaulatan pangan dalam bentuk warung kedaulatan petani dan AB2TI MART yang mana sejak tahun 2016 dilakukan pembentukan 7 pusat produksi untuk pupuk Hayati PROVIBIO dan pembentukan 13 pusat perbenihan. Kemudian tahun 2018 membentuk koperasi AB2TI, pembangunan Dryer, RMU dan gudang di 13 kabupaten dan membeli gabah petani anggota dengan harga saat itu, simpan, jual, selisih penjualan dikembalikan sebagian ke petani.

Selanjutnya pembicara diskusi Ir. M Yanuar J Purwanto PhD, IPM, Ketua BK Pertanian Persatuan Insinyur Indonesia memaparkan bahwa produksi pangan perlu dukungan irigasi, areal sawah beririgasi perlu dipertahankan karena alih fungsi lahan di sekitar daerah irigasi, rendahnya revenue kawasana, sarana dan prasarana on farm dan off farm, tidak adanya industri hilir yang mana kawasan potesial untuk dijadikan wilayah pengembangan.

Baca juga: Indonesia Impor Pangan dari 40 Negara

Alih fungsi lahan tersebut menurut dosen IPB ini adalah karena rendahnya revenue kawasan, sarana dan prasarana on farm, off farm yang kurang memadai sehingga kawasan dijadikan wilayah pengembangan non pertanian hal tersebut dapat kita temui di Ciranjang yang terjadi alih fungsi sawah di areal daerah irigasi Cihea, di Kabupaten Cianjur, ujarnya.

Selain itu Ir. Yanuar juga menyampaikan kinerja sawah beririgasi di Propinsi Banten dengan mencuplikan 3 kajian sample yaitu sample pertama MT 1 sebesar 25926, MT II sebesar 22028 dengan luas 47954/Ha, IP 1,85. Sample kedua MT 1 sebesar 35724, MT II sebesar 29255 dengan luas 64979/Ha, IP 1,82. Sample ketiga MT 1 sebesar 4143, MT II sebesar 2485 dengan luas 6628/Ha, IP 1,60.

Ir. Yanuar mengatakan bahwa pengembangan pangan dengan sawah beririgasi antara lain aspek pengembangan yaitu areal,konsolidasi dan nilai tambah, pemberdayaan petani, op irigasi dan nilai tambah dan pelayanan pemerintah yaitu pelayanan di ranting dan pelayanan di komisi irigasi.

Baca juga: Pangan adalah Kebutuhan Primer Suatu Bangsa

Selain itu perlunya solusi kendala antara lain alih fungsi, IP belum optimal dan keberlanjutan. Lantas dia menawarkan konsepsi perdesaan masa depan Indonesia 2045, pengembangan zonasi desa tertinggal antara lain Blok Industri Kecil/Home Industri (Mitra Desa dan Swasta), Blok On-Farm (terkonsolidasi/Mitra Poktan/Gapoktan dan Swasta), Blok Pemukiman (Mitra Kampung dan Desa), Blok Komersial–Pasar (Mitra Desa dan Swasta), Blok Layanan Publik–Balai Desa (Mitra Desa dan Swasta), dan Fasilitas Kawasan (Utilitas/Mitra Desa dan Pemda/Swasta).

Pembicara diskusi lainnya Ir. Suwidi Tono, Pengamat Pertanian dan Dewan Pakar DPN ISRI memaparkan bahwa gambaran umum pertanian Indonesia tercatat jumlah petani dan rumah tangga pertanian menurun (dari 39,22 juta jiwa tahun 2013 menjadi 38,97 tahun 2014, 37,75 juta tahun 2015/BPS), dan diperkirakan tinggal 33 juta tahun 2017 (61 persen petani berusia >45 tahun), jumlah nelayan tangkap merosot 50 persen dari 1,6 juta jadi 864 ribu rumah tangga dalam 10 tahun terakhir.

Baca juga: Desa Sebagai Benteng Pertahanan Pangan Nasional

Sebaliknya nelayan budidaya naik dari 985 ribu jadi 1,2 juta RT. Jumlah peternak ayam ras turun drastis dari 800 ribu 1987 jadi tinggal 67 ribu tahun 2017. Pangsa pertanian terhadap PDB turun dari 22,09 persen tahun 1990 jadi 13,45 persen tahun 2016, Serapan tenaga kerja pertanian turun dari 55,1 persen tahun 1990 jadi 31,9 persen tahun 2016, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100 ribu Ha per tahun, sedangkan cetak sawah baru hanya setiap tahun hanya sekitar 20 ribu Ha/tahun.

Dari 8,1 juta Ha lahan pertanian, sekitar 3,4 juta Ha di Jawa tetapi dg kondisi “miskin hara” (73 persen lahan kandungan unsur organiknya di bawah 2 persen), populasi sapi 16,6 juta ekor (stok siap potong 2,3 juta ekor/tahun dari kebutuhan 3,4 juta ekor/tahun); kerbau 1,4 juta ekor; ayam ras petelur 167 juta ekor, ayam ras pedaging 1,7 miliar ekor; itik 58 juta ekor.

Baca juga: Stabilitas Harga Pangan Pengaruhi Angka Kemiskininan

Suwidi Tono mencermati terjadi anomali pertanian yaitu anggaran kedaulatan pangan 2017: Rp 103,1 triliun (naik 53,2% dari tahun 2016), keamanan pangan peringkat ke-69 dari 113 negara mutu & keamanan pangan ke-86 dari 113 negara (Global Food Security Index 2017), subsidi pupuk, benih serta bantuan Alsintan Rp 40–45 triliun/tahun (jatuh ke petani kaya yang jumlahnya 5 persen, 65 persen petani miskin hanya terima subsidi 3 persen), penurunan kemiskinan dari 14,37 persen menjadi 13,96 persen (BPS, Maret 2017). Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,97 persen per tahun. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat dari 2,26 persen menjadi 2,49 persen dan dari 0,57 menjadi 0,67 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) menurun dari 101,98 (2014) menjadi 100,71 (2017), empat komoditas pangan utama naik (daging sapi 16,5 persen, beras medium 18,9 persen, gula pasir 19,7 persen, dan bawang merah 47,8 persen padahal angka inflasi 5– 6 persen/tahun, impor jagung nol, tapi impor white shorgum (wheat) melonjak, terbatasnya pasokan benih lokal unggul (padi, hortikultura, ternak).

Baca juga: Pelaksanaan Diversifikasi Pangan Harus Dilakukan Serentak

Persoalan Impor, Impor gandum naik dari 7,77 juta ton tahun 2015 menjadi 9,79 juta ton tahun 2016. Impor hortikulkultura (sayur & buah-buahan) capai sekitar Rp 25 triliun/tahun, benih unggul terbatas dan impor (hibrida), kapitalisasi industri ayam ras (daging & telur) Rp 460 triliun per tahun, 100 persen Grand Parent Stock (GPS) impor: tahun ini 650 ribu GPS broiler (akan menjadi sekitar 3,4 miliar ekor Day Old Chick) & 36 ribu layer, 70 persen bahan pakan impor (jagung, bungkil kedelai, dan lain-lain), industri peternakan ayam lokal kena batasan negative list (hanya boleh investasi maksimal Rp 10 miliar sesuai Perpres 44/2016), produksi perikanan merosot, ekspor 2016 hanya 4 miliar dolar AS (bandingkan dengan Vietnam yang luas lautnya hanya 1/30 Indonesia tapi ekspornya 7 miliar dolar AS tahun 2016). Suwidi Tono adalah Ketua RW yang membawahi sekitar 3.000 jiwa warga, yang juga melakukan daur ulang sampah di wilayahnya sebagai program aksi dilingkungan terkecil yang ia bisa lakukan.

Baca juga: Kedaulatan, Ketahanan, Kemandirian, Keamanan Pangan Runtuh?

Atas persoalan yang diuraian Suwidi Tono mekomendasi terkait anggaran dan kebijakan antara lain utilisasi anggaran harus tepat sasaran (cetak sawah, pemanfaatan lahan sub-optimal, subsidi pupuk–benih-alsintan, floor price dan ceiling price khusus untuk gabah; daging dan telur ayam; jagung), konsolidasi lahan pertanian sempit lewat kelompok petani (di Jawa), diversifikasi pangan (terutama untuk substitusi gandum yang impornya 2016 telah mencapai 10,8 juta ton, 1/3 dari produksi gabah nasional per semester), perluasan penggunaan benih unggul lokal (padi, jagung, hortikultura) untuk menekan impor dan memulihkan kesuburan tanah, pembangunan sentra peternakan rakyat (sapi dan ayam) dengan pendampingan terarah dan berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan nelayan agar memiliki kapasitas optimal (termasuk mengatasi jebakan utang & penghisapan terstruktur), revolving fund, subsidi KUR, PKBL BUMN harus tepat sasaran, adaptif, dan melibatkan insitusi pendampingan untuk asistensi teknis dan manajerial.

Oleh: Cahyo Gani Saputro, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia

Terpopuler