NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ekonom AEPI Salamuddin Daeng mengatakan ada sejumlah kesamaan antara Indonesia dan Malaysia sebelum rezim Najib Razak dikalahkan barisan oposisi Pakatan Harapan pada Pemilu Malaysia 2018.
Pertama, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan APBN dan termasuk target yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi.
“Kedua, ketergantungan ekonomi yang semakin besar pada utang. Data bank Indonesia sampai akhir 2017 utang luar negeri Indonesia mencapai USD 352,247 miliar,” katanya dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (16/5/2018).
Ketiga, sampai dengan bulan Maret 2018; Indonesia’s foreign debt reached US$375.5 billion in late January or a 10.3 percent growth compared to the same month last year, Bank Indonesia (BI) said on Thursday. “Jika dikoversikan ke dalam kurs sekarang, nilainya mencapai Rp 5250 trilirin,” ujarnya.
Baca juga: Begini Kondisi Perekonomian Malaysia di Masa Najib Razak
Keempat, sejak ahir 2013-2017 utang pemerintah dari luar negeri telah bertambah Rp 799,03 triliun (kurs 14000) dan belum termasuk utang dalam negeri. Sekarang nilai urang luar negeri pemerintah mencapai Rp 2,528,7 triliun dan utang dalam negeri pemerintah mecapai Rp 1,864,13 triliun. Total utang pemerintah mencapai Rp 4.392,83 triliun.
Kelima, defresiasi mata uang rupiah terhadap USD. Pada tanggal 23 April 2017 nilai tukar rupiah terhadap USD senilai Rp 13.050/USD. Pada 7 April 2018 nilai tukar rupiah terhadap USD senilai Rp 13.775 atau mengalami defresiasi sebesar 5.56 %. Sekarang telah melewati batas psikologisnya yakni Rp 14000/USD.
Keenam, pemerintah telah menyatakan bergabung dalam proyek jalur sutera China. Proyek yang bernaung dibawah OBOR. The President affirmed his wish to use use the opportunity at the forum to create fresh momentum, particularly for RI-China cooperation at the One Belt One Road (OBOR). At the meeting, the two Presidents witnessed the signing of cooperation documents namely the implementation of Indonesia-China Strategic Partnership for 2017-2021. The agreement was signed by RI Foreign Minister, Retno Marsudi, and Chinese Foreign Minister, Wang Yi.
Baca juga: Hong Kong-Shanghai Perkuat Kolaborasi Infrastruktur di Indonesia Melalui Inisiatif Belt and Road
Ketujuh, Cina medapatkan momentum penting untuk mentransfer utang Negeri Tirai Bamboo tersebut ke Indonesia. Cina and Indonesia were popular investment destinations. Investment commitments in China reached US$11.4 billion in 2016, an increase of 75 percent from the 5-year average, and the improvement may reflect early success for China’s recently launched PPP program. Investment volumes in Indonesia rose to US$6.9 billion (world Bank).
Kedelapan, Indonesia memiliki UU 25 tahun 2007 penananam modal yang memberikan hak kepada penanaman modal asing untuk menguasai tanah selama 95 tahun. Indonesia memiliki UU tentang kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan berbagai fasilitas dan insentif yang besar bagi penanaman modal termasuk lalu lintas tenaga kerja secara bebas (www.kemlu.go.id). Hal inilah yang semakin megakselerasi masuknya uang hina ke Indonesia. Selain itu berbagai peraturan tentang daftar negative investasi, keimigrasian dan peraturan di bidang ketenagakerjaan semakin membuat asing leluasa menjalankan dominasinya di Indonesia.
Kesembilan, para pengamat mengajukan pertanyaan dan mengingatkan pemerintah mengenai mega proyek infrastruktur listrik, kereta cepat, smelter dan utang lainnya dari Cina yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Baca juga: Thomas Lembong Ungkap Titik Fokus Investasi Hong Kong dan Cina di Indonesia
Kesebelas, tahun 2016 realisasi investasi asing langsung Cina (FDI) di Indonesia tumbuh dengan mengejutkan 291 persen menjadi US $ 1,5 miliar dari Januari hingga September dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kesebelas, kerjasama antara kedua negara Asia ini juga terbukti dengan komitmen investasi dari China Development Bank (CDB) sebesar $ 14,4 miliar untuk 57 proyek. sebanyak hanya $ 9,7 miliar dari komitmen yang telah direalisasikan.
Keduabelas, kasus pembangkit listrik 35 ribu megawatt dengan sebagian besar investasi dan impor dari Cina. Pinjaman ke tiga bank yakni BNI, Mandiri, dan BRI yang kemdian dialokasikan untuk membeli saham Newmont Nusa Tenggara.
Ketigabelas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut pinjaman tahap pertama kereta cepat Jakarta-Bandung akan dicairkan sebesar US$500 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS) pada Maret 2018. Pinjaman diharapkan mencapai USD 6-7 miliar. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC merupakan perusahaan patungan antara empat BUMN, yakni KAI, Wijaya Karya, PTPN VIII dan Jasa Marga, dengan China Railways.
Baca juga: HKTDC Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Pelaku Bisnis dan Investor di Hong Kong
Berikutnya, demokrasi tidak berkembang ke arah yang baik, dipicu oleh Kondisi krisis belum pulih sejak 1997/1998. System politik hasil amandemen UUD 1945 membawa negara dalam dalam situasi yang semakin rapuh dan masyarakat kedalam perpecahan. Kedaualatan negara berada di ujung tanduk.
Terakhir, kemerdekaan berpendapat terancam. Di Indonesia terdapat Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE dengan kekuatan yang sangat efektif dalam membatasi kemerdekaan berpendapat.
“Apakah oposisi indonesia akan memiliki kemampuan melakukan akselerasi agar pertarungan berkualitas seperti yang terjadi di Malaysia?,” imbuhnya. (red/ed/nn)
Editor: Gendon Wibisono
