NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan pengembangan sektor pariwisata, terutama pengelolaan wisata yang ada di desa.
Menurut Farid Affandi Anggota Komisi IV DPRD Sumenep menilai bahwa program visit memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu Pemkab harus intens melakukan komunikasi dengan pihak desa. Sehingga kedepan pengeloaan wisata desa bisa bersinergi dengan pihak Pemerintah Kabupaten.
Baca Juga:
- DPRD Sumenep Minta Pemerintah Perhatikan Pembangunan di Tingkat Desa
- DPRD Sumenep Minta Rekanan Profesional Soal Kelanjutan Pembangunan RTH Tajamara
- Komisi III DPRD Sumenep Soroti Pembangunan Proyek Jalan di Kepulauan
- DPRD Sumenep Minta Pemkab Serius Bangunan Bandara di Kepulauan Masalembu
“Jika Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada pihak desa dalam pengembangan wisata untuk program visit, saya yakin desa akan maju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan maju,” terang Farid, Sumenep, Rabu (13/2/2019).
Lebih lanjut, pihaknya berharap Pemkab tidak hanya memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk pengelolaan potensi wisata yang ada. Namun langkah yang lebih taktis dan serius yakni memberikan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa. Sebab pengembangan hingga pengelolaan wisata butuh kreativitas agar pengunjung tertarik.
Sementara Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi berjanji, Pemkab akan melakukan pendampingan kepada pemerintah desa, agar pengelolaan potensi wisata desa dapat dikelola dengan maksimal.
“Pemerintah akan mengakomodir dan memberikan jalan keluar jika ada kendala dalam pengembangan dan pengelolaannya,” ucapnya
Desa yang hendak mengelola wisata akan diarahkan ke instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sedangkan untuk pengembangan pengelolaan wisata di desa maka harus berkordinasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep.
“Kedepan desa yang memiliki wisata harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya, supaya BUMDes bisa menjalankan usahanya dengan baik dan mandiri,” terang politisi PDIP itu
Pewarta: Danial Kafi
Editor: Achmad S.
