NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mempertanyakan ulang kenaikan harga listrik di Indonesia yang membubung tingg. Bagaimana mungkin harga listrik naik, kata dia, di saat harga sumber energi minyak, batubara, gas, energi terbaharukan di dunia turun.
“Rakyat menjerit, industri merintih, perusahaan kecil menengah sekarat karena tak mampu menahan beban kenaikan harga listrik,” ujar Salamuddin, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Anehnya, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bagai dikejar setan, dedemit dan gendrowo, untuk menaikkan harga listrik. Pemerintah ternyata kebelet memaksakan kebijakan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan, agar tersedia kesempatan merampok bagi oligarki, mafia listrik dan neo maling.
“Mafia listrik dan neo maling dijalankan dengan merancang mega proyek listrik dalam skala yang besar mencapai 70 ribu megawatt. Proyek besar ini ditenggarai adalah proyek bancakan para oligrki, neo maling dan mafia listrik yang mengendalikan pemerintahan Jokowi, bersama para saudagar yang bersekongkol dengan korporasi asing,” terangnya.
Menurut penerilit AEPI, tidak ada urgensinya proyek sebesar itu, namun tetap dipaksakan. Sebagian besar proyek ada di pulau Jawa yang notabene mengalami kelebihan pasokan listrik.
“Proyek dijalankan dengan skema Publik Private Partnership (PPP) atau negara bekerjasama atau menyerahkan kepada para pebisnis yang notane mereka adalah juga elite penguasa,” kata dia.
Atas dasar itulah, AEPI berkesimpulan, Presiden Jokowi tidak mampu menjaga keselamatan bangsa, negara, dan hajat hidup rakyat banyak. “Jokowi telah melanggar putusan MK yang melarang Neoliberalisme dalam sektor Ketegalistrikan,” ucapnya.
“Bongkar kejahatan korupsi magia listrik dan neo-maling yang menaikkan harga listrik, merampas hajat hidup rakyat banyak dan menghancurkan Industri Nasional,” sambung Salamuddin Daeng.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
