NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) meminta presiden Joko Widodo mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN).
“Evaluasi yang kami maksud adalah penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas,” Koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada redaksi nusantaranews.co, Kamis (17/5/2018).
Baca Juga:
- Ansor Jateng Tuding Bom Surabaya Ada Kaitannya dengan Mako Brimob
- Kutuk Aksi Bom di Surabaya, DPC Demokrat Gelar Doa Bersama
- Mojokerto Kutuk Aksi Teror di Surabaya
- Insiden Bom di Surabaya, Personel TNI-Polri di Jawa Timur Perketat Pengamanan Gereja
- Ketua PP IKA SUKA Ajak Publik Untuk Tidak Mudah Diprovokasi
Jajang mengungkapkan, berdasarkan catatan CBA, baik POLRI, BIN, serta BNPT, kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki 3 lembaga ini habis untuk pos angagran tidak produktif, seperti belanja pegawai.
“POLRI misalnya, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar. Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun,” jelas Jajang.
Begitu juga dengan BIN, lanjutnya, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun. Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun.
“Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar,” tutur Jajang.
Terakhir BNPT, kata dia, dari total angagran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 505,5 miliar. Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai 169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar.
“Adapun catatan terakhir dari kami, terkait usulan Moeldoko kepada Joko Widodo agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Menurut kami hal ini tidak diperlukan karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini,” terangnya.
“Lebih baik pak presiden memaksimalkan kinerja 3 lembaga ini, yakni dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah. Daripada mengikiti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN,” tandas Jajang.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: Yahya Suprabana
