NUSANTARANEWS.CO – Kualitas pendidikan anak-anak bangsa masa depan merupakan salah satu penentu terhadap berjalannya donus demografi di Indonesia. Fase bonus demografi muncul dengan kuat di Indonesia sejak tahun 2015 silam dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2028-2031.
Bonus demografi dilai akan memiliki manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan syarat, penduduk usia produktif dalam fase tersebut memiliki produktivitas yang tinggi. Usia produktif ini, selain ditentukan oleh kualitas pendidikan juga mesti ditopang oleh tingkat kesehatan yang baik. Jika usia produktif ini tidak memiliki kedua syarat tersebut, maka Indonesai akan gaga meraih manfaat bonus demografi yang hanya sekali dihadapi oleh suatu bangsa.
Tidak hanya itu, untuk mendapat manfaat bonus demografi juga mesti diikuti dengan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan dukungan kebijakan ekonomi. Wacana hadirnya bonus demografi di Indonesia sebenarnya telah muncul pada tahun 2012, tepatnya dalam momuntum peringatan Hardiknas. Dimana waktu itu, pemerintah mengangkat tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”.
Menurut salah satu pengamat, tema tersebut memiliki keterkaitan dengan momentum bonus demografi, di mana angka dependency ratio (angka beban ketergantungan) menurun. Hal ini disebabkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dalam kurun waktu 2015-2035.
Korelasi antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting dalam hal ini. karena dengan ketersediaan data demografi baik dari sensus, survei maupun pencatatan kejadian-kejadian penting akan dijadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Menetara itu, program-program unggulan dan tepat sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak boleh tidak harus mendukung terhadap peningkatan kualitas usia produktif melalui jalur pendidikan.
Demografi Pendidikan di Indonesia kembali dibicarakan di kalangan DPR sebagai salah satu kritik terhadap gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yaitu full day school di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah di Jakarta, Rabu (10/8). Menurut hemat Anang, Menteri Muhadjir tak paham peta persoalan pendidikan di Indonesia ketika menggagas full day school.
“Karena itu, saya mengapresiasi sikap Mendikbud yang menarik wacana full day school itu. Karena memang secara filosofis dan praksis, gagasan tersebut bermasalah,” kata Anang, di Jakarta, Rabu (10/8).
Anang mengatakan, ide seharian di sekolah itu bias kota. Ia pun kembali menyebut menteri yang baru beberapa hari dilantik itu tidak paham kompleksitas masalah pendidikan di negeri ini. Salah satu hal yang tidak dipahami Muhadjir, lanjut Anang, adalah soal kesenjangan pendidikan, mulai dari fasilitas infrastruktur penunjang hingga sumber daya tenaga pengajar. Sehingga, hal ini akan menghambat gagasan full day school itu terwujud.
“Apalagi sampai saat ini ada 10.985 desa yang belum memiliki SD. Semestinya Mendikbud berpikir keras soal ini daripada melempar wacana yang tidak produktif di publik,” saran Anang.
Dia menyarankan lebih baik Mendikbud menindaklanjuti soal Kurikulum 2013 (K-13) yang di era Anies Baswedan tak tuntas. Visi misi Presiden melalui Nawacita di bidang pendidikan, Anang sebutkan diakomodasi melalui K-13. “Jangan mencari sensasi yang tidak perlu. Lebih baik menyelesaikan pekerjaan rumah yang menumpuk di depan mata,” tegas musisi asal Jember itu.
Politikus PAN ini juga meminta agar Mendikbud memiliki perhatian yang serius terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai soal infrastruktur dan SDM. Menurut Anang, PAUD menjadi pintu masuk negara untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang unggul. “Negara-negara maju mengalokasikan anggaran secara serius untuk mengurus PAUD. Menteri semestinya memiliki perhatian serius soal PAUD ini,” tandas Anang. (Rafif/Sule)
Baca juga:
Wacanakan Full Day School, Menteri Muhadjir Effendy Genit
DPR Setuju Full Day School
Mendikbud Mencoba Bunuh Kemampuan Anak Sekolah
