Connect with us

Hukum

Pergantian Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara Disangsikan

Published

on

Gerindra/IST
Partai Gerindra/Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Simpatisan dan kader partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkejut dengan pergantian Ketua DPD Gerindra Sultra dari Anton Timbang ke Imran.

Munawir, salah satu simpatisan Gerindra di Sultra menuturkan bahwa pada awal berita pergantian itu beredar para kader dan simpatisan tidak percaya. “Apalagi ketika mendengar bahwa yang ganti adalah pak Imran,” kata Munawir kepada Nusantaranews, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Ia menjelaskan, keterkejutan dan ketidakpercayaan itu karena menurut fakta obyektif, di bawah kepemimpinan Anton Timbang Gerindra di Sultra mengalami kemajuan yang luar biasa. “Di DPR pusat Gerindra berhasil merebut 1 kursi dari 5 kursi yang diperebutkan di dapil Sultra sejajar dengan PAN yang dipimpin Nur Alam Gubernur Sultra, Golkar di bawah Ridwan, Bae, Demokrat, dan PPP yang juga masing-masing mendapat 1 kursi. Untuk DPRD provinsi Gerindra berhasil merebut 4 kursi dan di 17 DPRD kabupaten/kota di Sultra 75 % berhasil merebut 1 fraksi sendiri. Jadi jika melihat prestasi tersebut pemecatan Anton sangat mengejutkan publik Sultra,” ujarnya panjang lebar.

Munawir melanjutkan, penggantian seperti ini hanya terjadi jika seorang kader berstatus sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Kalaupun ada pelanggaran etik pasti ada proses di lembaga etik partai dan Badan Seleksi Organisasi dan yang bersangkutan diberi hak klarifikasi atau pembelaan diri. “Dalam kasus Sultra ini aneh dan membuat publik bertanya-tanya,” cetusnya.

Drs. H. Imran, M.Si ketua DPD Gerindra Sultra yang baru menggantikan Anton Timbang, pernah menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sultra yang kemudian dicopot DPP Demokrat dan digantikan oleh sekretarisnya Endang SA. Yang menarik ,kata Munawir, Imran yang notabene sudah berusia 65 tahun ini semua keluarganya adalah pengurus partai Golkar.

Baca Juga:  Kontroversi Wacana Hukum Islam di Indonesia
Loading...

“Bahkan Istri dan anaknya adalah anggota DPRD dari Partai Golkar, sementara Imran sendiri di partai Gerindra,” sambung dia lagi.

Sebagai simpatisan Gerindra Munawir menyatakan sangat prihatin dengan kondisi partai Gerindra di Sultra. Pasalnya, kata dia, ini akan berimbas soliditas kader sampai ke DPC, PAC dan Ranting. Munawir menengarai bahwa menghadapi 4 momentum politik penting ke depan yakni pilkada 2017, Pilkada 2018, Pilcaleg dan Pilpres 2019 Gerindra Sultra tidak akan berhenti diobok-obok, dan ini akan datang dari lawan-lawan politik Gerindra dan lawan-lawan politik dari Imran sebagai ketua DPD Gerindra Sultra yang baru.

“Beliau pernah menjabat bupati Konawe Selatan 2 periode mulai dari tahun 2005-2015. Ini akan jadi sasaran tembak lawan untuk melemahkan Gerindra, karena biasanya para mantan pejabat akan akan diungkit dugaan-dugaan korupsi semasa pemerintahannya. Orang akan mulai membuka-buka arsip temuan Inspektorat dan BPK, buka arsip berita media tentang dugaan-dugaan penyimpangan di jaman beliau menjabat bupati,” ungkap Munawir.

Oleh sebab itu, kata Munawir, sungguh sangat disayangkan langkah Ketua Umum Partai Gerindra mempercayakan kepemimpinan Partai Gerindra Sultra yang sudah dianggap masyarakat sebagai Partai yang bersih dari Korupsi dan punya semangat perubahan untuk mendorong anak anak muda Sultra menjadi politisi yang bersih untuk bisa membangun Sultra .

Dari hasil penelusuran singkat melalui Google, ditemui beberapa catatan dugaan korupsi yang mengemuka di kabupaten Konawe Selatan di masa Imran menjabat bupati, di antaranya;

1. Pembayaran uang gaji pegawai Dinas Kesehatan Kab Konawe Selatan bulan april 2015 yang diambil dari kas daerah Kabupaten Konawe Selatan atas perintah Drs. Imran, M.Si bupati saat itu, melanggar UU No 1 tahun 2014 ttg Perbendaharaan Negara yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 544.820.657. Bukti SP2D No 009/dinkes/SP2D-LS GJ/V/2015 tgl 7 Mei 2015. (sumber laporan audit Inspektorat no 700/17/2015)

Baca Juga:  Sepasang Mata dan Sebuah Mulut yang Harum

2. Penambahan belanja langsung dalam APBD-P Tahun 2014 tanpa melalui pembahasan senilai Rp2.996.375.000 (sumber laporan audit Inspektorat tahun 2015)

3. Indikasi penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 Nilai kerugian Rp300 juta (sumber Suara Kendari.com 11 maret 2014)

4. Perjalanan dinas fiktif tahun 2009 sebesar Rp503 juta (suarakendari.com 11 maret 2014)

5. Bantuan keuangan tahun 2009 senilai Rp4 M (suarakendari.com 11 maret 2014)

6. Dugaan penyimpangan APBD-P 2014 senilai Rp71 M (sumber http;//kendari.bpk.go.id)

7. Indikasi korupsi dana perusahan daerah melalui transfer dana Rp71 juta ke rekening Shiska Farlina anak Imran (bupati konsel waktu itu) sumber sultralive.com 13 maret 2015.

“Jika catatan-catatan tersebut ada yang mengungkitnya kembali dan kembali ke meja penyidikan maka akan menjadi keputusan Ketum Umum Gerindra ini akan menjadi bumerang bagi partainya,” tutup Munawir. (eriec dieda)

Loading...

Terpopuler