NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Desakan mundurnya Muhammad Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung semakin menguat pasca ditangkapnya Kajari Pamekasan Madura, Jawa Timur Rudi Indra Prasetya. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuruti desakan pemecatan terhadap Prasetyo, maka mantan Walikota Solo itu harus mencari pengganti yang lebih dari Prasetyo.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting mengatakan sosok yang pas untuk menggantikan Prasetyo harus jangan berasal dari partai politik. Sebab jika Kejagung dipimpin oleh kalangan parpol, akan kesulitan baginya untuk menjadikan institusi yang dipimpinnya menjadi lembaga yang independen.
Baca: Faisal Basri Indikasikan Jaksa Agung Kriminalisasi Dahlan Iskan
“Saya melihat apabila jaksa dari parpol akan mempersempit ruang gerak bagi Jaksa Agung, untuk bisa membawa institusinya independen,” ujarnya di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Selain itu lanjut Miko, sosok pengganti Politikus Nasdem itu juga harus independen, bersih dari kasus apapun, dan berkomitmen memperbaiki kinerja Kejaksaan Agung. Sehingga ada citra positif kepada masyarakat.
Baca: Jaksa Agung Sebut Penistaan Agama Ahok Tak Terbukti
Apalagi sosok HM Prasetyo selama ini kerap membuat gaduh institusi Kejaksaan Agung serta membuat Kejagung sering mendapat sorotan tajam dari publik negeri. Status HM Prasetyo yang notabene kader partai NasDem juga membuat publik tidak yakin Kejagung akan mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang diharapkan.
“Kalau jejaknya bermasalah, bagaimana mau menegakan hukum,” pungkasnya.
Baca juga:
- Brimob, Polri dan Menkum HAM Dikritik Keras Terkait Ahok
- Jaksa Agung Dinilai Mencoreng Kabinet Kerja
Pewarta: Restu Fadilah
Editor: Eriec Dieda
