NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekitar 30 nyawa melayang pasca pembantaian sejumlah orang di Kabupaten Nduga, Papua pada 1-2 Desember 2018 oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menanggapi hal itu, Komnas HAM RI mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap para korban dan saksi kunci.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan jika peristiwa pembunuhan di Nduga Papua, tidak ditangani secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan Hak Asasi Manusia di kemudian hari.
Baca Juga:
Parako Kopassus dan Tontaipur Kostrad Bebaskan Sandera di Papua
Bebaskan Warga Papua, Pangdam Cendrawasih Desak Pemerintah Hadir
“Kami meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan, menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun non fisik mereka bagi para korban dan saksi kunci yang selamat,” ungkap Taufan Damanik dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan, dengan melibatkan berbagai elemen. Meliputi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.
Baca Juga:
Pembebasan Sandera di Papua, Operasi Sempurna Prajurit TNI
TNI Operator Pembebasan Warga Papua
Solidaritas Rakyat Sorong Raya Sebut Pemerintah Gagal Pahami Persoalan Papua
Insiden Penembakan Warga Deiyai Diduga ada Keterlibatan Sat Brimob dan PT Putra Dewa Peniai
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa berdasarkan laporan dari Pendeta Wilhelmus Kogoya (Tokoh Gereja Distrik Yigi) melalui saluran Radio SSB yang diterima oleh aparat keamanan pada tanggal 03 Des 2018 pukul 15.30 telah terjadi pembantaian terhadap pekerja jembatan karyawan PT. Istaka Karya. Saat itu laporan sementara yang diterima jumlah yang tewas mencapai 24 orang akibat tertembak.
Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda
