NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam mendukung ketahanan air dan pangan yang salah satunya pada bidang Sumber Daya Air (SDA) menjadi salah satu keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) pasca kunjungan kerja di setiap daerah-daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa Kementerian PUPR telah membangun banyak infrastruktur sumber daya air seperti bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
Baca Juga:
- PBB: Tahun 2050 Sekitar 5,7 Miliar Orang Mengalami Krisis Air Minum
- Kurangi Jumlah Plastik, Restoran dan Kafe Terdesak Air Minum
- Ketersediaan Akses Air Minum Tahun 2019
“Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian yang ada di tiap daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat menerima kunjungan Komite II DPD RI di Kementerian PUPR, Rabu (21/11/18).
Anita juga mengatakan, Kementerian PUPR sudah berupaya keras untuk terus melakukan perbaikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Namun di dalam setiap pelaksanaan tersebut sering kali dijumpai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan tersebut menjadi terhambat,” katanya.
“Seperti halnya hambatan dalam pembebasan lahan di sekitar proyek pembangunan infrastruktur di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air. Tahun 2018, Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bertindak sekaligus bertanggung jawab terhadap penyiapan pembebasan lahan,” imbuhnya.
Terkait kesiapan dalam masalah pembebasan lahan, lanjut Anita, Kementerian PUPR akan membentuk Direktorat Jenderal baru yang mengelola masalah pembiayaan infrastruktur yang akan di kolaborasikan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Simak:
- 72 Juta Penduduk Indonesia Krisis Air Minum dan Sanitasi Layak
- BPS: Yogyakarta Jadi Provinsi Unggulan Untuk Akses Sanitasi dan Air Layak Minum
- Kepercayaan Masyarakat Terhadap Air Minum Dari PDAM Meningkat
“Diharapkan dengan terbentuknya Ditjen baru tersebut, nantinya akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kecepatan pembangunan infrastruktur yang lebih lebih cepat, tepat, juga lebih aman dalam pengerjaan,” katanya.
Sementara, Ketua Komite II DPD RI, Muhammad Aji Mirza Wardana DPD Provinsi Kalimantan Timur mengatakan kedatangan Komite II DPD RI dalam rangka menjembatani aspirasi masyarakat di setiap daerah khususnya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di bidang SDA.
“Sehingga program kerja setiap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” kata Aji.
Baca: Bendungan Mila Siap Digenangi, Petani Bisa Tanam 2-3 Kali Setahun
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
