NUSANTARANEWS.CO – Tragedi pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai sebagai bagian dari rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan Undang-undang Dwikewarganeraan. Hal tersebut berdasar pada beberapa fenomena yang terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah peristiwa penting, dimana Presiden Jokowi bersama Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong membuat kebijakan pertukaran sepuluh juta warga Cina di Indonesia yang disepakati pada tanggal 27 Mei 2015 di Universitas Indonesia (UI).
Dosen Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Universitas Pertahanan (Unhan) Dahrin La Ode mencoba memberikan rasionalisasi terkait hal tersbut. Menurutnya, salah satu etnis yang hidup di Indonesia dan dia tersinggung ketika disebutkan asalnya, adalah Etnis Cina. Kembali pada sejarah masa lalu, hanya orang Cina yang tidak berniat setulus-tulusnya untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka.
“Hanya etnis China yang tersinggung ketika dirinya dipanggil dengan panggilan etnis. Berbeda dengan etnis-etnis asli Indonesia, seperti Jawa, Bugis, Batak, Bali, Madura, Mandar, dan lain-lian. Kenapa, kerena mereka menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya saat dikonformasi nusantaranews.co usai acara diskusi politik “Nasionlaisme dan Masalah Dwikewarganeraan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Sabang Merauke Circle, di Tebet Timur Dalam Raya, Kamis (25/8) sore.
Menurut Dahrin hanya orang China yang dinilai tidak ber-bhinneka Tunggal Ika. Ketika ada orang yang tinggal di Indonesia yang tidak mau menjalankan prinsip hidup bersama itu, sepantasnya tidak tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.
Disamping itu, lanjut Dahrin, Indonesia ini dibentuk atau didirikan oleh pribumi yakni orang Jawa yang kemudian diikuti oleh orang Bugis, Batak, Dayak, dan seterusnya. Karenya, mereka hidup dalam persatuan yang kuat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indoneisa dari Sabang sampai Merauke dan Dari Miangas sampai Pulau Rote.
“Secara historis, Indonesia berawal dari “Sumpah Palapa” di zaman Majapahit yaitu: Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Itulah sumpah Mahapatih Gajahmada. Ia orang Jawa, jadi tidak usah cemburu sama orang Jawa (Jawa, Sunda, Madura, dan Bali),” ungkap dia.
Orang-orang yang pertama bersepakat mendirikan negara adalah orang Jawa, kemudian disusul oleh orang-orang dari luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh wilayah yang masuk bagian wilayah Nusantara. Dan peristiwa ini dicatat oleh Belanda, sebelumnya dicatat oleh Sriwijaya. Jadi, wilayah nusantarasa merupakan warisan dari kerajaan Majapahit.
“Intinya, Pribumi adalah pendiri negara, pemilik negara, dan penguasa negara. Indonesia harus kembali menjalankan trilogi pribumi ini. Saya mendukung pribumi, dan sejak awal saya menolak dwikewarganegaraan di Indonesia,” cetus Dahrin. (Sulaiman)
