Politik

Tindakan Premanisme Mengancam Amien Rais

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menyebut tindakan premanisme yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan melalui ucapannya yang mengancam politisi senior Amien Rais. Dalam suatu kesempatan, Luhut BP bilang kalau dirinya bisa mencari dosa (kesalahan) politisi senior itu jika terus mengkritik pemerintahan Joko Widodo.

“Cara Pak Luhut menanggapi tidak elegan. Kritik kepada penguasa itu biasa di alam demokrasi. Tak perlu ancam mengancam. Itu premanisme yang dipertontonkan tanpa rasa malu,” ujar Pedri saat dihubungi redaksi di Jakarta, Senin (20/3).

Menurut Pedri, Amien Rais adalah seorang tokoh bangsa yang memang sudah terbiasa melakukan kritik kepada siapapun penguasanya.

Baca juga: Din Syamsuddin Imbau Amien-Luhut Saling Memaafkan, Tanggapan Istana Adem

Pak Luhut sepertinya nggak paham kelasnya seorang Amien Rais. Jika Luhut merasa benar kenapa tidak menantang Pak Amien debat terbuka? Adu data dan argumen adalah cara yang gentlemen,” ucapnya.

Luhut BP diketahui berusaha membela pemerintahan Jokowi yang dikiritk Amien Rais dengan menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat. Kecaman Luhut BP terhadap Amien Rais disampaikannya dalam seminar nasional bertajuk Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan di Gedung BPK RI, Senin (19/3) lalu.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Nunukan 2025

Pria kelahiran 70 tahun silam ini diketahui menjadi sosok penting di pemerintahan Jokowi. Karirnya di pemerintahan sangat mentereng. Ia adalah menteri satu-satunya di kabinet Jokowi yang pernah menduduki 4 jabatan dalam kurun waktu hampir tiga tahun berjalannya pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Amien Rais Sebut Rezim Jokowi Licik

Pertama, Luhut BP sempat menempati jabatan Kepala Staf Kepresidenan RI pada 2014-2015. Setelah itu, ia digeser Jokowi ke Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015-2016.

Pada reshuffle Kebinet Kerja Jilid II, Luhut BP diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli pada tanggal 27 Juli 2016.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Jokowi mendapuk Luhut BP menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul polemik kewarganegaraan ganda Arcandra Tahar.

“Ancam mengancam adalah cara preman dan peradaban rendah. Jokowi harus tegur pembantunya yang satu ini. Karena telah memperjelek reputasi pemerintahan Jokowi,” tegas Pedri. (red)

Baca Juga:  WaKil Bupati Nunukan Buka Musrenbang Kewilayahan Tahun 2024 Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 19