NUSANTARANEWS.CO – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja memberi sanksi ekonomi terhadap Korea Utara (Korut) atas prakarsa Amerika Serikat (AS) sebagai upaya menekan Pyongyang agar menghentikan program nuklirnya. Namun efektifitas resolusi tersebut banyak dipertanyakan.
Para analis melihat bahwa dalam situasi seperti itu, justru akan lebih mendorong Korut untuk melanjutkan kebijakannya mengembangkan program senjata nuklirnya. Apalagi AS jelas-jelas tidak mau mengakui Korut sebagai negara dengan kekuatan nuklir baru.
Jka proses diplomasi gagal dan Pyongyang bersikeras terus menjalankan program nuklirnya tentu perang tinggal menunggu waktu saja.
Para ahli global berkeyakinan bahwa sanksi baru PBB terhadap Pyongyang tidak akan memiliki efek yang signifikan malah hanya meningkatkan ketegangan krisis nuklir di wilayah tersebut. Para ahli mengingatkan bahwa tindakan sebelumnya pun tidak berhasil menekan Kim Jong Un, bahkan Pyongyang semakin mempercepat program pengembangan rudal balistiknya.
Sanksi baru DK PBB tersebut yang dimulai pada Januari 2017, diperkirakan akan mempengaruhi industri berat negara Semenanjung Korea tersebut, termasuk industri militer dan industri lainnya.
Tuntutan lebih invasif AS, seperti mematikan semua impor minyak dan memblokir semua kapal DPRK yang beroperasi di laut terbuka,tentu akan menyudutkan Pyongyang. Padahal Pyongyang telah bersikeras menyakinkan dunia bahwa senjata nuklirnya hanya sebagai alat untuk membela diri.
Karena negara-negara yang paling kuat di dunia terus berdebat tentang bagaimana menyelesaikan krisis nuklir yang sedang berlangsung di semenanjung Korea, para ahli keamanan dan militer China mengamati bahwa sanksi baru yang dipimpin oleh AS terhadap Pyongyang tidak akan lebih efektif daripada langkah-langkah sebelumnya dalam membatasi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir DPRK dan pengembangan rudal balistik antarbenua.
Seorang ahli Korea Zhao Tong dengan Tsinghua Carnegie Center di Beijing mengatakan bahwa sanksi baru hanya berfungsi untuk meningkatkan retorika perang di wilayah tersebut.
“Jika blokade ekonomi dan isolasi diplomatik tidak cukup untuk meyakinkan Korut agar menghentikan program nuklirnya, risiko perang sangat terbuka,” kata Zhao.
Sementara Rusia menyerukan agar masyarakat internasional beralih dari menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara untuk melakukan negosiasi dengan Pyongyang, karena embargo tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, kata Menteri Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, mengomentari resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini.
“Isolasi dan tekanan harus memberi jalan untuk dialog dan negosiasi,” bunyi pernyataan tersebut.
“Sudah waktunya untuk bergerak tidak hanya pada penerapan sanksi tapi juga pada ketentuan, yang menyerukan penyelesaian situasi politik dan diplomatik yang damai melalui dialog dan negosiasi,” kata kementerian menambahkan.
Kementerian juga meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk menahan diri dari provokasi.
“Kita harus menekankan lagi bahwa penekanan Washington pada pembatasan internasional skala besar akan merusak upaya pencarian solusi politik dan diplomatik yang berkelanjutan yang akan berkontribusi terhadap pemecahan masalah di wilayah ini, lanjut pernyataan tersebut. (Banyu)
