Ribut Rebut Kursi Menteri
PILPRES 2019 telah usai. Menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sambil menunggu, partai politik mulai gelisah mengamankan posisi. Berebut kursi menteri. Ada yang sesumbar minta jatah 10 kursi. Masing-masing mengklaim diri partainyalah yang paling berjasa memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Tak hanya parpol, ormas pun berlomba mendapat kursi. Mereka blak-blakan mengatakan dukungan ke Jokowi tak gratis. Bahkan mereka sudah mempersiapkan kader-kadernya untuk direkrut menjadi calon menteri kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Jabatan menteri ternyata cukup menggoda iman dan hati.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Dinilai Layak Menjadi Menteri Desa
Sebagaimana adagium demokrasi, tak ada makan siang gratis. Dukungan penuh harus dibalas dengan jabatan strategis. Totalitas yang berbatas. Total mendukung proses kemenangan, namun terbatas karena ada kepentingan. Batasannya adalah sejauh mana partai dan ormas pendukung memperoleh jatah di pemerintahan. Entah sebagai menteri atau jabatan strategis lainnya. Memang sudah menjadi hukum alam demokrasi. No free lunch!
Saking berambisinya duduk di kursi, ada pula yang mengusulkan kementerian kebahagiaan. Netizen pun bersahutan, sekalian bikin kementerian kesedihan, biar komplit, kata mereka. Segudang problem yang melanda Indonesia mungkin membuat para politisi bersemangat untuk mengambil peran sebagai warganegara. Berkontribusi mewujudkan negara yang mandiri, adil dan makmur. Pertanyaannya, benarkah dorongan berebut kursi menteri atas dasar kepentingan rakyat? Pasalnya, perebutan kursi menteri menjadi indikasi bahwa kepentingan partailah yang bermain disini. Kekuasaan diincar untuk menaikkan level dan jabatan mereka. Berharap Jokowi memasang mereka duduk di singgasana kepemimpinan.
Baca juga: PKB Tak Ingin Menpora Lagi, Maunya Menteri Pendidikan dan Ekonomi
Menteri adalah penguasa yang membantu tugas presiden dalam mengelola negara. Maka sudah seharusnya bagi sesiapa yang ribut-ribut kursi menteri serta rakyat yang bakal menjadi obyek kebijakan, maka perlu memperhatikan hal berikut:
Pertama, memilih menteri adalah hak prerogatif presiden. Meski demikian, politik transaksional adalah sebuah keniscayaan dalam politik demokrasi. Dukungan kepada pemenang harus berbalas imbalan. Paling gampang adalah bagi-bagi kursi kementerian ke parpol pendukung. Dalam kondisi ini, Presiden akan tersandera kepentingan partai. Dan pada akhirnya kepentingan rakyat dinomor-duakan.
Kedua, jabatan menteri harusnya bukan sembarang orang. Bukan memilih kucing dalam karung. Berbagi layaknya kue nastar. Posisi menteri haruslah orang yang memiliki kecakapan ilmu dan keahlian sesuai bidangnya. Jangan sampai mengangkat seseorang yang tidak berkemampuan. Sebagaimana di pemerintahan sekarang. Jangan ada lagi jawaban ngawur yang meluncur dari lisan seorang menteri. Semisal ‘beras mahal, tawar’, ‘tiket mahal, bukan urusan saya’, ‘cabe mahal, tanam sendiri’. Kan lucu, jika terus seperti itu. Ditanya problem, jawab sekenanya.
Ketiga, kursi jabatan adalah amanah. Jika kursi tersebut menjadi incaran, harusnya juga paham bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin adalah pelayan rakyat. Melayani kebutuhan rakyat secara bijak. Bukan sebaliknya. Rakyat bukan pelayan pejabat. Jika kemenangan pilpres diklaim sebagai kemenangan rakyat, maka bekerjalah untuk kepentingan rakyat. Jangan jadikan kekuasaan sebagai ajang ‘mengenyangkan’ diri. Dan akhirnya lupa diri.
Baca juga: Meraba Kursi Menteri Kabinet Koalisi Indonesia Kerja
Baca juga: Menteri Bukan Jabatan Coba-coba
Baca juga: Menakar Komposisi Menteri Koalisi Indonesia Kerja
Keempat, rakyat harus menyadari bahwa demokrasi tak banyak memberi perubahan berarti. Sekadar ganti menteri, sistemnya tetap begini, siap-siap gigit jari. Demokrasi memang memenangkan suara, tapi saat berkuasa, kepentinganlah yang jadi penentunya. Kepentingan siapa? Kepentingan bagi yang paling berjasa memenangkan kontestasi. Entah pemodal atau parpol.
Sejatinya, berebut kursi itu panasnya luar dalam. Panas di luar dunia karena akan diminta pertanggungjawabannya kelak di alam barzah. Berat di dalam dunia, karena khawatir kebijakannya zalim atau tidak. Bekerja untuk rakyat atau konglomerat. Teringat nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al Ghifari tentang kepemimpinan, Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat nanti, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. (HR Muslim).
Baca juga: Klaim Usulan 10 Menteri PKB, PDIP: Namanya Juga Usaha
Rasulullah saw juga mengingatkan bahwa jabatan kelak menjadi penyesalan di akhirat. Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. (HR Bukhari).
Penulis: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
