NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk serius dalam menyelamatkan gambut. Demikian dikatakan Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Isnadi Esman dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Tantangan Menata Masa Depan Gambut di Riau’, di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Selasa, (13/9/2016)
Hal tersebut dikatakannya menyikapi hasil pertemuan antara Pemerintah, BRG, dan PT RAAP beberapa waktu lalu. Dimana dalam pertemuan tersebut hanya disepakati penghentian sementara pembukaan lahan dan kanal di lahan gambut Desa Bagan Melibur selama tiga bulan sampau peta hidrologis gambut rampung.
“Padahal ini seharusnya bisa menjadi titik balik bagi pemerintah untuk secara serius menyelamatkan lahan gambut dan mengembalikan kembali ruang hidup dan tata kelola kepada rakyat,” kata Esman.
Sebab tambah dia PT RAAP telah menghancurkan hutan alam, merusak gambut dengan cara membangun kanal dan berkonflik dengan masyarakat masih terjadi, berupa tumpang tindih antara ijin IUPHHK-Restorasi Ekosistem PT Gemilang Cipta Nusantara yang berafiliasi dengan Grup APRIL/PT RAAP dengan ijin Hutan Desa Segamai seluas 455 ha.
“Dengan dalih ijin restorasi, lahan hak kelola masyarakat kembali menjadi pertuhan,” tambah Esman.
Selain itu praktek-praktek perusahaan di lahan gambut juga menurutnya perlu dipertanyakan kembali mengingat dampak yang ditimbulkan dan persoalan yang melekat dalam pengelolaan oleh korporasi seperti kerusakan gambut, subsidensi, banjir, kebakaran, dan konflik sosial. (Restu)
