NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kontestasi politik pada Pilkada 2018 diprediksi akan menjadi tantangan sosial terbesar bangsa Indonesia mengingat keterlibatan 171 daerah yang secara serentak menggelar perhelatan demokrasi lokal.
Selain itu, Pilkada 2018 ini juga akan bermakna strategis karena merupakan pemanasan untuk menuju Pemilu 2019 mendatang.
“Tegangan sosial dapat dikelola manakala perluasan partisipasi sosial diikuti oleh kesediaan untuk berdialog dan menghasilkan konsensus,” kata analis politik Expocit Strategic, Arif Susanto di D’Hotel Jl. Sultan Agung No. 9 Setya Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).
- Ini Daftar Potensi Konflik di Pilkada Serentak 2018 Mendatang
- Anggaran Meningkat, KPU Sebut Potensi Konflik Pilkada 2018 Sangat Besar
Potensi tingginya konflik di Pilkada 2018 bahkan diakui sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Ketua KPU, Arief Budiman menyebut, potensi konflik tersebut tak terlepas dari besarnya potensi pemilih yang mencapai sekira 197 juta orang.
Lebih lanjut, peluang konflik tersebut bisa datang dari sudut mana saja dan selalu ada celah-celah yang membuat konflik muncul. Kata Arif, peluang konflik membesar jika pertama elite utama politik tidak puas dengan power sharing. Kedua, kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan pembangunan meningkat.
Ketiga, pemerintah gagal dalam penegakan hukum, HAM, dan anti-korupsi. Keempat profesionalisme TNI/Polri mengalami kemerosotan. Dan kelima, tidak terdapat institusi sosial di luar politik yang dapat memoderasi konflik.
Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi
