Politik

Komisi I: Ke depan BIN Perlu Dilibatkan Tentukan Posisi Menteri

Wakil ketua Komisi I DPR Hanafi Rais/Foto nusantaranews (istimewa)
Wakil ketua Komisi I DPR Hanafi Rais/Foto nusantaranews (istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Kasus Archandra Tahar telah membuka mata masyarakat bahwa kesalahan dapat terjadi pada pemerintah dalam mengambil keputusannya. Bagaimana mungkin seorang yang warga negara asing dapat dipilih presiden sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral?

Wakil ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai penunjukan Archandra sebagai menteri ESDM murni karena kecerobohan pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa selektif dalam menentukan sosok yang akan ditempatkannya di sejumlah jabatan strategis.

Hanafi menekankan agar pemerintah mengambil pelajaran dari kasus Archandra. Ia menyarankan agar nantinya pemerintah dapat melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam setiap penentuan calon menteri.

“Sebaiknya ke depan, BIN perlu dilibatkan secara menyeluruh untuk menentukan posisi menteri, Apalagi ESDM,” ujar Hanafi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Hanafi menilai selama ini tidak pernah ada indikasi pemerintah melibatkan BIN dalam mengindentifikasi setiap calon menteri. Seharusnya, kata dia, pemerintah dapat memegang prinsip kehati-hatian demi menghindari kesalahan dalam menunjuk orang yang akan ditempatkan di posisi yang strategis.

Baca Juga:  Debat Pilgub di Pilkada 2024, Polda Jatim Siagakan 1.284 Personel

“Saya tidak melihat bIN dilibatkan dalam proses pemilihan menteri yang posisinya strategis,” ungkapnya. (Hatiem)

Related Posts

1 of 4