NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi pencapaian pemerintahan Jokowi-JK dalam mengejar kemudahan berbisnis. Kendati demikian, kemudahan berbisnisn tersebut perlu diperluas hingga ke kawasan timur Indonesia (KTI).
“Kita mesti akui ada banyak pencapaian soal kemudahan berbisnis ini misalnya masalah akses listrik, dan administrasi perizinan, hanya konsentrasi kemudahan ini mesti diperluas sampai ke KTI,” ujar wakil ketua umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Sebagaimana diketahui, Bank Dunia baru saja menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari seluruh negara dalam hal kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Menurut Bank Dunia , Indonesia telah melakukan reformasi di sejumlah lini yang membuat peringkat kemudahan berbisnis naik, dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-91 kini di posisi ke-72.
Bank Dunia memberikan 39 indikator reformasi untuk kemudahan berbisnis yang telah diadopsi Indonesia selama 15 tahun terakhir, dan membuat Indonesia menjadi satu dari 10 reformer teratas di dunia. Sebagian dari indikator itu telah diterapkan Indonsia dalam empat tahun terakhir. Bahkan Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia sudah melakukan tujuh reformasi yang sekaligus merupakan jumlah reformasi tertinggi dalam satu tahu.
Meski demikian, Kadin berharap agak kemudahan itu dapat ditularkan ke kawasan timur. Andi mengatakan, perbaikan sangat pesat terjadi di daerah-daerah Pulau Jawa dan bagian barat Indonesia. Sedangkan, hambatan terbesar di KTI adalah ketersediaan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.
“Soal SDM masih sangat lemah dan reformasi birokasi belum cukup optimal mendorong kemudahan berbisnis,” ujar Andi.
Tak hanya itu, Andi berharap agar Pemda-Pemda di kawasan timur Indonesia tidak menambah paraturan-peraturan daerah yang baru dan mempersulit dunia usaha.
“Ancaman lainnya potensi Pemda-Pemda membuat aturan-aturan daerah yang mempersulit dunia usaha cukup terbuka. Apalagi kalau dikaitkan dengan perebutan sumber daya alam daerah. Ini repotnya,” katanya.
Terkait ketersediaan infrastruktur, Andi mengatakan perlahan-lahan mulai mengalami perbaikkan seiring dengan perhatian pemerintahan Jokowi-JK yang sangat masif untuk KTI selama tiga tahun memerintah. Kadin menilai, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi-JK sudah dijalur yang tepat dan tereksekusi dengan cukup baik. Bahkan Kadin meminta kepada Jokowi-JK, agar ritme pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran.
Dia mengatakan, kebijakan satu harga bensin di Papua telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan.Selain itu, pemerintah menetapkan proyek prioritas infrastruktur nasional sebanyak 13 proyek dengan nilai proyek sebesar Rp 444 triliun. Nilai proyek tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah Papua dan daerah lain.
“Kita harapkan pembangunan ini dapat mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa ke depan,” papar Andi. (ed)
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
