Connect with us

Ekonomi

Bank Dunia Kritik Habis Proyek Infrastruktur Jokowi

Published

on

trans sumatera, tol sumatera, tol bakauheni, tol lampung, infrastruktur sumantera, nusantaranews

Gerbang tol Bakauheni Selatan. (Foto: dok. Biro Setpres)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam laporannya bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program yang dipublikasikan pada Juni 2018, sebagaimana dilansir dari laman CNN Indonesia, Bank Dunia melancarkan kritik tajam terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi.

Menurut Bank Dunia, pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai memiliki kualitas rendah karena tidak memiliki kesiapan dan perencanaan yang baik.

Selain itu, Bank Dunia juga menyebut proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.

Begitupun dengan sejumlah pilihan dalam metode pengadaan diputuskan terlalu dini sebelum analisis mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik.

Padahal, negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat.

Loading...

Sejumlah negara juga menyelesaikan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan atau Final Business Case (FBC) untuk memberikan pemahaman penuh terkait proyek, sebelum memutuskan skema pengadaan dan pembiayaan.

“Di Indonesia, keputusan untuk menggunakan skema KPBU dibuat sebelum Kajian Awal Studi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) lengkap,” demikian isi laporan Bank Dunia yang dilansir dari CNN Indonesia, pada Senin (7/1).

Bank Dunia mengatakan analisis awal yang disediakan oleh Badan Kontrak Pemerintah atau Government Contracting Agency (GCA) kerap kali tidak lengkap dan disangsikan keandalannya.

Sebelum diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), CGA dituntut menyiapkan studi pendahuluan terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosial dari proyek KPBU. Namun dalam praktiknya, mereka jarang melakukan hal tersebut.

Menurut Bank Dunia, hal ini disebabkan pemberian instruksi yang terbatas tentang format studi pendahuluan dan kendala pendanaan.

Baca Juga:  Komunikasi Sosial Dengan Toga, Tomas Dan Pelajar

Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai untuk mengkoordinasi CGA sehingga memberikan hasil analisis terbaik untuk setiap proyek.

Dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, Bank Dunia berpendapat, pemerintah dan pemangku kepentingan tidak memiliki koordinasi yang baik, sehingga menciptakan kebingungan bagi investor.

“Mereka tidak yakin harus berkomunikasi dengan siapa dan pihak yang akan memastikan komitmen pemerintah dalam memobilisasi dana proyek infrastruktur,” tulis Bank Dunia.

Padahal, beberapa tahun terakhir pemerintah telah membenahi berbagai kendala proyek infrastruktur agar dapat memasarkan proyek infrastruktur Indonesia. Dalam catatan Bank Dunia, langkah yang dilakukan oleh pemerintah antara lain, meningkatkan peran Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam proyek infrastruktur.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan skema suntikan pembiayaan melalui dana dukungan tunai untuk proyek infrastruktur atau Viability Gap Fund (VGF) dan pola ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Pemerintah juga menyiapkan Lembaga Pengelola Aset Negara (LMAN) untuk membantu pembebasan tanah.

Pewarta: Romadhon
Editor: Banyu Asqalani

Loading...

Terpopuler