NUSANTARANEWS.CO – Sampai hari ini harga kebutuhan dasar rakyat semakin meninggi, kesenjangan ekonomi semakin tajam, 1% penduduk menguasai 49 % aset nasional. Inilah persoalan mendesak yang harus diselesaikan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.
BPS merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2017 terjadi kenaikan dari 70,18 menjadi 70,81. Kenaikan IPM ini ternyata tidak merata, di mana dari 34 Provinsi ada 18 katagori sedang dan 1 rendah yakni Papua.
Pembangunana sektor kesehatan masih rawan, dari 100 kelahiran ada 2-3 bayi yang meninggal sebelum satu tahun dan masih ada stunting sebagai penyebab.
Nilai Tukar Petani secara nasional pada Maret 2018 sebesar 101,94 atau turun 0,39 persen dibanding NTP bulan sebelumnya, disebabkan oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,24 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,15 persen.
Kebijakan impor yang bertujuan untuk menurunkan harga kebutuhan dasar rakyat Indonesia, ternyata jauh panggang dari api, harga-harga terus melambung tinggi.
Meskipun masa panen telah usai dan beras impor hampir 500.000 ton masuk, harga beras di pasaran masih tetap mahal. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras medium satu masih bertahan di angka Rp 11.850–Rp 12.000. Kisaran harga tersebut, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah melalui Permen Perdagangan No 57 tahun 2017 sebesar Rp 9.450–Rp 10.250.
Selain beras, rakyat juga masih dihadapkan dengan mahalnya beberapa kebutuhan dasar lainnya seperti bawang putih, bawang merah, telur, daging, minyak goreng, BBM, gas, listrik dan lain sebagainya.
Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri, tentunya kenaikan harga kebutuhan dasar ini akan semakin tak terbendung.
Berangkat dari keresahan rakyat dengan semakin tingginya harga kebutuhan dasar tersebut, kami Posko Nasional Menangkan Pancasila KPP PRD melalui panggung rakyat ini menyerukan agar pemerintahan Jokowi-JK segera menurunkan harga kebutuhan dasar rakyat. Dengan menghentikan liberalisasi kebutuhan dasar rakyat, termasuk sektor pendidikan serta kesehatan.
Agar pembangunan infrastruktur tidak dipahami sekadar melayani kepentingan modal asing, pembangunan industri nasional harus menjadi program prioritas, sebagai pilar kemandirian ekonomi dengan menjadikan sektor pangan serta energi sebagai prioritas.
Untuk menurunkan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, program reforma agraria harus diwujudkan dalam bentuk redistribusi aset, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat.
Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila! Salam Gotong Royong!
Oleh: Ahmad Rifai, Koordinator Posko Nasional Menangkan Pancasila & Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik KPP PRD
