Connect with us

Opini

Bersikap Santun dalam Berpolitik, Haruskah?

Published

on

Santun dalam berpolitik. (Foto: Ilustrasi/Net)

Santun dalam berpolitik. (Foto: Ilustrasi/Net)

NUSANTARANEWS.CO – Panasnya tahun politik menuntut setiap politisi, parpol dan calon kepala daerah untuk mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Seperti diungkapkan Presiden Jokowi saat menghadiri harlah PMII ke-58, di Kota Bandung, Selasa (17/4). “Bukan politik yang membawa perpecahan, bukan politik yang saling menghujat, bukan politik yang saling mencela, bukan politik yang saling memaki. Itu bukan budaya politik Indonesia,” katanya

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menjelaskan budaya politik di Indonesia sejak dulu adalah budaya politik yang penuh etika dan kesopanan. Jika ada pihak tertentu yang mengajak pemuda untuk memiliki budaya politik yang menghujat sebaiknya dihindari.

Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Santun tercakup dalam dua hal yaitu santun dalam berucap dan santun dalam perbuatan. Sedang yang dimaksud santun berpolitik adalah berkata yang baik, tidak memecah belah, tidak menghujat, menghina atau merendahkan, dan tidak menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara kotor.

Para pemikir filsuf Yunani seperti Socrates mendefiniskan politik santun adalah selalu berorientasi hanya pada kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara. Bila kita merujuk pandangan politik santun ala Socrates, maka bisa diartikan penguasa saat ini sedang tidak menjalankan politik yang santun. Sebagai contoh, keluarnya Perpres TKA yang menguntungkan tenaga kerja asing dan merugikan tenaga pribumi tentu tidak beriorientasi pada kemaslahatan rakyat di negeri ini. Impor pangan, impor dosen asing, dan segudang kebijakan impor komoditas lainnya juga tidak mengedepankan kemaslahatan rakyat.

Korupsi yang menggurita, narkoba, menjual aset negara dan SDA, kasus kekerasan seksual hingga rusaknya generasi akibat seks bebas pun tidak membawa kepada kemajuan negara. Ketimpangan hukum dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini tak berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Artinya penguasa, pejabat negara, dan elit partai banyak yang tak menjalankan politik santun seperti yang dimaksud Socrates.

Bila santun berpolitik dimaksudkan agar tidak saling menghujat dan menghina, maka perlu dilihat. Persoalan menghujat dan menghina dalam kapasitas kepribadian (personal) tentu tidak dibenarkan.

Menghujat kebijakan serta sistem yang diterapkan yang melahirkan kedzoliman dan kesengsaraan bukanlah wujud politik yang tidak santun. Jika mengkritisi kebijakan penguasa yang dzolim dan menyengsarakan dianggap sebagai hujatan, hinaan, dan ketidaksantunan berpolitik sungguh tidaklah tepat. Maka, santun berpolitik yang dibenarkan haruslah sesuai dengan tuntunan syariat islam. Berdiam diri terhadap kedzoliman dengan anggapan menjaga kesantunan adalah selemah-lemah iman.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Sa’id al-Khudriy yang menyatakan ‘Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dnegan tangan tidak mampu, hendaknya ia mengubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan lisannya, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman,’ (HR. Muslim)

Islam Mengajarkan Santun Berpolitik

Allah SWT mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al Asyaj Al ‘Ashri ‘Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah yaitu sifat santun dan malu.’(HR. Ibnu Majah).

Agar santun berpolitik, setiap muslim harus menggunakan kaidah penyampaian pendapat atau berkata dengan cara yang baik. Pertama, mengkritik kebijakan penguasa yang dzolim merupakan bentuk dakwah amar ma’ruf nahi mungkar.

Kedua, menyampaikan kritik harus disertai dengan data dan fakta agar tidak menimbulkan hoax dan fitnah. Ketiga, berkata dengan cara yang baik, santun, lugas, tegas, dan benar. Keempat, hindari menghujat, menghina, mencaci maki dari sisi personal individunya. Islam memerintahkan muhasabah kepada penguasa harus dengan cara yang dibenarkan syariat, bukan cara kotor atau dengan kekerasan.

Bila kebijakan penguasa kerap mendzolimi dan merampas hak-hak rakyat serta menyimpang dari syariat, wajib bagi setiap muslim untuk mengoreksi dan menasehatinya. Sekalipun dia seorang pemimpin yang harus ditaati, bukan berarti mendiamkan kedzoliman yang dilakukannya. Nabi SAW bersabda: Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw, seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?‘ Rasulullah SAW menjawab, ’Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang lalim.’ (HR. Imam Ahmad)

Menyampaikan kritik dan koreksi memang harus dengan kesantunan, tapi bukan berarti membisu melihat kemungkaran dan kebijakan penguasa yang menyalahi aturan Islam.

Oleh: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan Peradaban

Komentar

Continue Reading
Advertisement

Terpopuler