NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Diskursus Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sesungguhnya telah final. Tak perlu diperdebatkan. Namun, ada hal janggal sekaligus bias makna kemudian, ketika wacana akhir-akhir ini, lebih banyak difokuskan pada babakan kelompok anti Pancasila.
Pasalnya, framing yang berkembang tentang anti Pancasila, seolah menjadi ‘boomerang’ bagi warga yang beragama Islam. Bagaimana tidak, saat berbicara tentang, anti Pancasila, intoleransi dan tidak Bhineka Tunggal Ika, seakan-akan radarnya mengarah kepada umat Islam.
Disadari atau tidak, memang demikian iklim yang tengah dirasakan. Hal ini cukup menjadi keresahan tersendiri. Banyak yang khawatir, itu bisa menjadi sebab Islam tersudutkan. Belum lagi framing di dunia internasional, yang kerap mengidentikkan Islam dengan teroris.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (10/8) mengatakan bahwa itu tidak benar. Munculnya anggapan semacam itu, kata dia karena kebetulan penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, sehingga menjadi banyak sorotan yang berlebihan.
“Sebenarnya tidak juga, hanya karena mayoritas kita umat Islam, barangkali yang banyak mendapatkan sorotan ya perilaku sebagian kecil dari bagian kita umat Islam, kecil sekali. very-very small group,” ungkapnya.
“Yang anti Pancasila, intoleran, bahkan sampai memprovokasi, teroris, yang tergabung ISIS kan kecil sekali dibandingkan dengan puluhan juta umat Islam yang masih toleran, moderat,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Kiai Said ini juga menambahkan bahwa berdasarkan survey, kelompok yang menolak Pancasila, kutip dia, lebih dari 9 persen atau lebih yang simpati kepada ISIS 4 persen.
“Itu kecil. Tapi walaupun kecil harus sedini mungkin kita atasi. Hilangkan itu, benih-benih anti Pancasila. Benih-benih intoleran. Harus kita beresin. Jangan sampai mereka menjadi besar. Sampai saat ini masih sangat-sangat kecil kelompoknya,” ungkap dia.
Sementara itu, menanggapi pembubaran ormas yang dianggap anti Pancasila, Rois Aam PBNU, Kiai Ma’ruf Amin (10/8) meminta pemerintah agar tidak sembarangan dan serampangan dalam menggunakan Perppu Ormas untuk membubarkan kelompok yang dianggap bersebrangan dengan Pancasila.
“Pemerintah diharapkan tidak menggunakan Perppu itu menyasar kekanan kekiri kemana-mana menjadi alat. Cukup sudah membubarkan HTI, ormas yang lain supaya dibina saja dengan baik,” pungkas Ma’ruf Amin.
Ini menyusul, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (10/8) yang sempat memberi bocoran akan membubarkan ormas lain yang dianggap bertentangan Pancasila. Sekalipun demikian, dirinya masih belum memberikan kepastian, ormas mana yang hendak dibubarkan berikutnya.
Editor: Romandhon
