NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Baru baru ini sejumlah mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Namun aksi gerakan mahasiswa ini justru oleh sebagian kelompok pendukung pemerintah dituding tidak murni dan ditunggangi kepentingan pemilu 2019.
Menanggapi hal itu Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam Don Zakiyamani mengaku cukup prihatin dengan kondisi sekarang. Dirinya menyayangkan ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya, justru mereka difitnah dengan berbagai tudingan.
Dirinya menjelaskan, Pancasila dan demokrasi memberi peluang serta ruang bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya.
“Sehingga mereka yang tak simpatik pada gerakan mahasiswa adalah kelompok anti Pancasila. Rakyat harus dicerdaskan bahwa apa yang dilakukan mahasiswa adalah amanat konstitusi dan ingin menyelamatkan bangsa ini,” kata dia.
Pada Jumat 14 September 2018 ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jabodetabek dan Banten menggeruduk kantor Menteri Keuangan. Selain karena melemahnya rupiah, para mahasiswa mengaku kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang dianggap menyengsarakan masyarakat.
Baca Juga:
Tanggapi Aksi Mahasiswa UIR, Barisan Mahasiswa Jokowi: Cuma Bikin Macet Jalan
Demontrasi Mahasiswa UIR Dinilai Membawa Semangat Baru Untuk Bersikap Kritis
Sementara itu, satu hari sebelumnya pada Kamis, 13 September 2018, para mahasiswa dari sejumlah kampus di Jambi juga turun ke jalan. Mereka menyatroni gedung DPRD Jambi. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), termasuk menstabilkan perekonomian nasional atas melemahnya nilai tukar rupiah dan meminta untuk mencabut Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pada hari yang sama, Kamis 13 September 2018, gelombang protes terkait melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar juga terjadi di Kota Medan. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (13/9) petang.
Massa menuding, kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) lah yang bersalah atas melemahnya kurs Rupiah. Bahkan para mahasiswa menyebut Jokowi disebut tidak pantas presiden. Mereka juga mengkritisi soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa kali. Kebijakan Jokowi dianggap tidak pro terhadap rakyat kecil.
Selain itu, pada Senin 10 September 2018, publik nasional dihebohkan dengan aksi ribuan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) yang menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatannya. Para mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna biru tua ini, tiba di gedung rakyat sekitar pukul 14.30 WIB.
Mereka datang dengan atribut berupa kain putih bertuliskan ‘Turunkan Jokowi’ yang ditulis dengan cat semprot warna merah.
Selain itu, mereka membawa boneka pocong dengan foto Jokowi. Setibanya di depan gerbang kantor DPRD Riau, massa sudah ditunggu oleh aparat kepolisian yang berjaga. Namun, aparat tak bisa berbuat apa-apa saat massa memaksa masuk ke halaman DPRD.
Sementara itu, Relawan Jokowi yang tergabung dalam Seknas Jokowi menuding aksi demo mahasiswa itu ditunggangi pihak lain.
“Isu dolar variabelnya kan banyak, tak hanya Indonesia, tapi juga beberapa negara terkena imbas. Gerakan mahasiswa itu terindikasi kuat ada yang menunggangi,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedi Mawardi, Sabtu (15/9/2018).
Dedi mengklaim pihaknya menemukan bukti gerakan mahasiswa di sejumlah daerah itu ditunggangi oleh pihak yang tidak pro dengan pemerintah.
Editor: Romadhon
