NUSANTARANEWS.CO – Salah satu indikator kuat mengapa Indonesia mengalami anomali ekonomi, karena ketidakcermatan pemerintah dalam memahami kondisi ekonomi riil di masyarakat. Dimana pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak memberikan keuntungan nyata di sektor riil. Dengan kata lain, alih-alih menumbuhkan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot justru menggencet perekonomian dalam negeri.
Jika hendak menginginkan ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh sehat dan kesenjangan masyarakat terputus, maka kehadiran pemerintah untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat mendesak dilakukan. Sederhana, gotong royong bisa diimplementasikan dalam model ekonomi saat ini.
Seperti diketahui, akibat pembangunan infrastuktur itu, kini membuat hutang negara semakin menumpuk. Mei 2017 lalu, China Development Bank (CDB) telah menandatangani pencairan dana pinjaman hutang sebesar Rp 13,3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak berlebihan, jika kini hutang di pemerintahan Presiden Jokowi hampir menyentuh angka Rp. 4.000 triliun rupiah atau tepatnya Rp. 3.777,9 triliun. Jika terus berlanjut, situsasi ini bisa memicu Indonesia kritis.
Pengamat Ekonomi Universitas Mercubuana Hirdinis mengaku memaklumi mengapa perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Hal ini kata dia, karena Indonesia tengah disibukkan aksi maraton pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. “Jadi kalau dalam kondisi pembangunan infrastruktur sudah pasti alami kesulitan,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, akibat pelemahan daya beli membuat Indonesia mengalami anomali ekonomi. Kondisi itu semakin membuat banyak pengusaha tertekan. Sebab tingginya biaya produksi, tak seimbang dengan daya beli masyarakat. Dampak yang dirasakan, toko-toko di kawasan Glodok, Jakarta Barat saat ini banyak yang berhenti jualan.
Ironis memang, ketika gotong royong dielu-elukan, tapi kenyataanya dalam laku tidak mencerminkan demikian. Sistem ekonomi saat ini bukan berlandaskan pada gotong royong, melainkan konsep murni kapitalis an sich yang hanya dikuasi segelintir orang.
Menciptakan ekonomi berbasis gotong royong bukan hal utopis. Negara-negara Eropa sejatinya telah menerapkan sistem tersebut. Pemerintah Swiss misalnya, dengan tegas melarang konsep ekonomi yang bersifat hulu ke hilir.
Pewarta/Editor: Romandhon
