NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Staf Ahli Bidang hubungan antarlembaga, Kementrian Luar Negeri RI, Salman Al Faris mengatakan bahwa Indonesia percaya bahwa konflik Myanmar harus diatasi dengan cara yang berkesinambungan. Karena itulah, bantuan pemerintah dan masyarakat lebih banyak diarahkan dalam pembangunan fasilitas dasar. Pemerintah membangun empat sekolah, sedangkan organisasi masyarakat Indonesia mendirikan dua sekolah.
Menurut Salman Al Farisi, ada empat sudut pandang yang ditetapkan Indonesia sejauh ini dalam menyikapi krisis di Myanmar. Pertama, Indonesia melihat konflik di Rakhine sebagai masalah kemanusiaan.
Kedua, Indonesia juga aktif mencegah konflik sektarian. Ketiga, Indonesia juga mengajak Myanmar untuk menyelesaikan ini dalam bingkai komunitas ASEAN. Terakhir, Indonesia tidak ingin konflik ini menghadirkan krisis seperti di Marawi, Filipina.
Lebih lanjut, kata dia, pada 4 September 2017 lalu Indonesia membawa misi perdamaian untuk konflik muslim Rohingnya yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dengan usulan Formula 4+1. “Usulan ini untuk melindungi semua orang di negara bagian Rakhine, Myanmar,” kata Salman di Yogyakarta, Kamis (28/9) kemarin.
Adapun empat formula yang ditawarkan pemerintah Indonesia di antaranya mengembalikan perdamaian dan stabilitas, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine tanpa memandang suku dan agama, serta membuka akses untuk kemanusiaan serta mengimplementasikan rekomendasi Komisi Penasehat untu Rakhine oleh mantan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa, Kofi Annan.
Dikatakannya, antuan kemanusiaan pada Myanmar diwujudkan dengan melakukan pengiriman kontainer dan pembangunan sekolah di Sittwe serta merencanakan pelaksanaan kerja sama triangular dengan Myanmar. “Juga merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan di Myaung Bywe, Marukh U, negara bagian Rakhine,” kata dia.
Terakhir, Idnonesia memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohinya di perbatasan Myanmar-Bangladesh dan ke negara bagian Rakhine pada September 2017. (ed/pskk)
(Editor: Eriec Dieda)
