NUSANTARANEWS.CO – Pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, Syahrial Yusuf menilai full day school yang diwacanakan Mendikbud Muhadjir Effendy kurang rasional, cenderung dipaksakan dan rentan kontraproduktif.
“Wacana full day school itu tak perlu dilempar ke publik bila konsep dan teknisnya tampak belum siap dan masih kurang jelas seperti itu. Ini seolah kelihatan cenderung terlalu dipaksakan dan rentan kontraproduktif. Ingat bahwa Negara Indonesia ini sangat luas dan heterogen, maka harus ada standardisasi tertentu yang relevan” jelas Syahrial dalam rilis yang diterima Nusantaranews, Jakarta (19/8/2016).
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang mendasar yang mengakibatkan kondisi demikian. Geografis dan infrastrukturnya di daerah berbeda-beda dan masih banyak juga ditemukan ketimpangan fasilitas pendidikan di mana-mana, tentu tak bisa disamakan begitu saja dengan daerah yang memenuhi ketersediaanya. Belum lagi pengimplementasiannya nanti dibebankan kemana persoalan biayanya.
“Kalau infrastruktur merata sih mungkin tak terlalu masalah ya, tapi dilihat dari realitas infrastruktur fasilitas pendidikan saja masih banyak temuan yang memprihatinkan loh. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk implementasinya nanti baik dari sisi sekolah atau pemerintah dan wali murid. Anggaran pos pendidikan saja sampai ikut dipangkas dalam APBNP kita karena imbas seret fiskal,” ujar Tokoh Pendidikan dan Pemberantas Pengangguran itu.
Lebih lanjut ia menuturkan, dari segi siswa juga sama akan sepintas akan tampak keletihan setiap hari bisa berimbas pada kurang maksimalnya mereka dalam konsentrasi belajarnya. Meski ada kegiatan ekstrakurikeler pilihan di sekolah yang ditawarkan pada wacana tersebut, beberapa dari mereka juga akan terhambat haknya untuk mengikuti pengembangan diri di luar sekolah yang dikehendaki siswa dan orang tua.
“Coba pikir, kita yang orang dewasa saja bisa keletihan dengan standar kerja 8 jam, apalagi anak-anak psikologinya nyaman tidak? Apakah pemerintah bisa menjaminnya nanti? Sementara konsep dan teknisnya belum jelas,” selorohnya. Dari segi tenaga pengajar, ia juga meragukan apakah jumlah guru memenuhi mengingat kelihatan dipaksa bekerja melebih dari standarnya.
Menurutnya selain mengajar, guru juga ada pekerjaan administratif juga di sekolah seperti monitoring hasil belajar siswanya dan hal lainnya.“Guru juga bisa terbebani, diluar konteks jam mengajar kan juga mereka administratif. Hak orang tua juga demikian. Bisa-bisa ini juga berimbas pada ancaman nyata di sektor bisnis lain juga seperti bimbingan belajar, kursus ketrampilan lain juga,” tuturnya.
Ditambahkan Syahrial, bahwa pencapaian akademik bukanlah segalanya. Kurikulum pendidikan bahkan sering berganti hingga sekitar enam kali. Oleh sebab itu, ia menyarankan sebaiknya pemerintah fokus pada kebijakan skala prioritas, termasuk yang sifatnya road map jangka panjang dan mendorong pendidikan vokasional yang sejalan dengan keinginan presiden Jokowi.
Bilamana tetap dipaksakan sah-sah saja asalkan jelas konsep dan teknisnya serta tersegmentasi dengan bobot ukuran tertentu. “Mending sifatnya opsional ditambahi kegiatan yang mengasah kreatifitas atau bakat siswa, terlebih SD,” tandasnya. (eriec dieda)
