Connect with us

Lintas Nusa

DPR Apresiasi Rencana Gubernur Aceh Akomodir Pengungsi Rohingya

Published

on

Keluarga Rohingya sampai di perbatasan Bangladesh setelah menyeberangi sungai Naf, yang membentuk perbatasan dengan Myanmmar, di daerah Teknaf Cox's Bazar. (Foto: AP)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyambut baik pernyataan Gubernur Aceh yang berencana mengakomodir dengan menyediakan pulau untuk para pengungsi dari Rohingya. Pasalnya Aceh merupakan daerah yang sudah tidak asing lagi bagi etnis Rohingya.

“Terkait dengan  pernyataan  Gubernur Aceh yang akan menyediakan tempat, dan lalu kepada Presiden Jokowi juga mengucapkan hal yang sama karena dulu Vietnam ada manusia perahu ya, lalu kemudian kita sambut mereka. Saya pikir pemerintah Indonesia dalam hal ini Jokowi diharapkan bisa menyampaikan hal itu, sebagai betuk solidaritas,” ungkap Nasir, Kamis (14/9/2017).

Pada tahun 2015, sebanyak kurang lebih 965 orang pengungsi dari Rohingya akan dibuatkan tempat penampungan di daerah Lhokseumawe, Aceh dalam jangka waktu satu tahun.

“Di Aceh itu kan sering kedatangan tamu dari Rohingya, kemudain kami menyediakan tempat kemudian organisasi kemanusiaan baik lokal bahkan ada juga internasional datang untuk meringankan beban mereka,” kata Nasir.

“Sekarang memang tidak ada pengungsi Rohingya lagi di Aceh karena sudah dibawa. Karena Indonesi tidak meratifikasi soal pengungsi. Jadi sudah dibawa keluar Indonesia,” sambungnya.

Nasir berharap rencana Gubernur Aceh yang siap menyediakan tempat penampungan tersebut juga dilakukan gubernur-gubernur di seluruh Indoensia. Dan juga berharap agar Presiden Jokowi segera menindaklanjuti rencana tersebut.

“Jika nanti Indonesia membuat penampungan sehingga membuat pemerintah Myanmar itu malu, ada negara yang mau menampung pengungsi dari Myanmar,” bebernya.

Selain itu, Poltisi PKS itu mengatakan desakan dari masyarakat Indonesia untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya pemutusan hubungan diplomatik tersebut akan menimbulkan masalah-masalah baru dengan Myanmar.

“DPR berusaha memimilih dan memilah. Memang kita langsung putuskan hubungan diplomatik tentu ada resiko-resikonya. Tapi memang seharusnya Jokowi punya keinginan kuat kejadian kemanusiaan yang sangat parah ada kecenderungan genosida,” katanya.

Baca Juga:  Pemerintah Myanmar Klaim Stabilitas di Rakhine Sudah Pulih

“Pemerintah Indonesia harus ada aksi kongkrit untuk memukul pemerintah Myanmar, karena dengan telanjang mereka memperlihatkan kepada dunia mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” pungkasnya.

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon

Loading...

Terpopuler