Anggota Fraksi Hanura Sangkal Sebutan Rezim Jokowi Otoriter

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean menulis dalam artikelnya “Demokrasi Telah Busuk di Tangan Rezim Anti Demokrasi” bahwa, hampir tidak ada lagi kata yang pas dan tepat menggambarkan watak dan sikap rejim berkuasa saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Mulai dari kata Anti Demokrasi, Jiwa yang Kosong, Otoriter, Tirani, Diktator dan berbagai macam istilah telah disematkan kepada rejim ini sebagai simbol sikap dan kebijakannya.

Pernyataan tersebut lahir pasca sidang paripurna DPR RI yang membahas tentang RUU Pemilu, khususnya keputusan sidang perihal Presidential Threshold (PT) 20 persen. Dalam artikel yang dipublikasikan nurantaranews.co itu, Ferdinand nampak ingin mengatakan bahwa PT 20% menciderai sistem demokrasi di Indonesia. Disamping, Ferdinand mencium ada kepentingan Presiden Joko Widodo terhadap RUU Pemilu yang telah ketok palu tersebut.

Karena itulah, Ferdinand berani menyebutkan rezim ini sebagaimana yang ia nyatakan di awal artikelnya. Bahkan, ia menutup artikelnya dengan kalimat seperti ini: “Berhentilah membusukkan demokrasi sebelum rakyat yang tertindas hak demokrasi dan hak politik serta hak ekonominya bangkit melawan. Karena penindasan adalah api sebuah revolusi.”

Menanggapi tulisan Ferdinand yang juga penggerak Bela Tanah Air itu, Anggota DPR RI Komisi VII Inas N. Zubir  menilai bahwa Ferdinand dalam menambatkan kata diktator dan otoriter kepada Presiden Joko Widudu, kurang tepat.  Sebab, kata Inas, salah satu ciri pemerintahan diktator/otoriter adalah masyarakatnya tdk memiliki kewenangan mengatur hidupnya melalui parlemen.

“Padahal di pemerintahan Jokowi sekarang ini, masyarakat sangat bisa mengatur hidupnya melalui perwakilan mereka di parlemen melalui berbagai UU dan bahkan bisa mengawasi pemerintahan Jokowi. Jadi Menurut saya, pemikiran Ferdinan sangat sempit karena tidak mampu membedakan antara demokrasi dan otorriter,” terang Inas saat dikonfirmasi Nusantaranews.co, Jumat (21/7/2017).

Dalam tanggapan sebelumnya, Politisi dari Fraksi Hanura menjelaskan bahwa, sistem politik dikatakan diktator/otoriter apabila pihak yang berkuasa hanya beberapa orang atau kelompok tertentu, dan kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat.

“Oleh karena itu, masyarakat tidak mempunyai kewenangan mengatur hidupnya melalui parlemen,” imbuh Anggota Komisi di bidang Energi itu.

Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman