NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tim Studi NSEAS (Network for South East Asian Studies) menolak Proyek Kereta Api cepat (Cina) Jakarta-Bandung. Mega proyek digagas sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
“Pada awal pemilihan investor saja proyek ini sudah menimbulkan kontroversi. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA),” kata tim pelaksana Nseas, Yaminudin, melalui pesan elektorniknya, Jumat (21/12/2018).
Baca Juga:
- Dana Kereta Cepat Dari Cina Cair Bulan Depan, Kosasih: Hilangkan Keraguan
- Kota Raksasa Meikarta Penerima Keuntungan Utama Kereta Cepat?
- Meikarta, Reklamasi dan Kereta Api Cepat, APKLI: Caplok Kedaulatan NKRI
Studi saat itu, kata dia, dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, dengan jarak sepanjang 748 km. Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA. “Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun,” ujarnya.
Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, lanjut Yamin, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 142,3 km dengan 4 stasiun Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar Bandung yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.
Namun setelah konsep matang, kata dia, pemerintah justru melakukan lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik dengan proyek itu dan masuklah China. Pemerintah akhirnya justru memilih China ketimbang Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat JKT-BDG.
“Jepang sendiri menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Dan Akhirnya Mega Proyek tersebut Mangkrak, Kenapa Bisa terjadi,” katanya.
Alasan Tim Studi NSEAS menolak proyek KA cepat Jakarta Bandung antara lain, pertama, proyek KA cepat Jakarta-Bandung dibangun Pemerintah Jokowi bermasalah. “Proyek itu merupakan proyek kecebong. Yakni KA cepat bohongan,” jelas Nseas.
Kedua, Kini Proyek KA cepat ini mangkrak. Cina tak nampu melaksanakan kewajiban dalam perjanjian Proyek KA cepat ini. Ketiga, Proyek masih gagal melaksanakan kegiatan pengadaan atau pembebasan tanah, mengatasi akan terjadi pencemaran di daerah pusat pusat pertumbuhan seperti Walini, keberlanjutan daya dukung air di pusat pusat pertumbuhan dilalui KA itu.
Keempat, Masyarakat korban penggusuran dengan tegas menolak proyek KA Cibaru-Garut. Bagi mereka tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut, proyek tersebut belum memerhatikan nasib warga terdampak.
“Kami ini warga Jawa Barat dan juga warga Garut. Sehingga wajar kalau kami minta Pemprov Jabar dan Pemkab Garut untuk memperhatikan kami selaku warganya,” kata Sekretaris Paguyuban Masyarakat Bantaran Rel Garut, Alimudin, Selasa (18/12/2018).
Kelima, sekalipun gagal di pengadilan, ada gugatan lima Perusahaan terhadap Pemerintah Jokowi terkait pembebasan lahan pembangunan kereta cepat Bandung Jakarta. Keenam, Proyek KA cepat ini merupakan program Cinasisasi di Indonesia. Demi motip kekuasaan, semata kepentingan nasional Cina dibantu Rezim Penghamba Cina (Rezim Jokowi) dan Korporasi Taipan Cina.
Ketujuh, Kebijakan Cina ini dikenal One Belt, One Road merupakan Jalur Sutra abad 21 mengangkat visi globalisasi ala Cina. Jalur Sutra Cina ini akan mencakup wilayah darat dan maritim. Jalur darat mulai dari Cina melewati Eropa Timur lalu berakhir di Eropa Barat. Sedangkan jalur maritim akan melewati Vietnam, Malaysia, Indonesia, India. Indonesia salah satu sasaran Cinasisasi ini dan Proyek KA Jakarra- Bandung salah satu proyeknya.
Kedelapan, proyek KA cepat ini hanya utk kepentingan nasional Cina, bukan Indonesia. Negara Indonesia terhegemoni sudah oleh Cina.
Untuk mengetahui alasan mengapa KA harus ditolak, NSEAS menggelar diskusi publik yang akan dilaksanakan pada Senin (24 Desember 2018) pukul 13.30 -15.30 Wib, di Hotel Grend Alia, Jl. Cikini Raya Jakpus. (rb/nn)
Editor: M. Yahya Suprabana
