NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Teka-teki mengenai kondisi real ekonomi Indonesia akhirnya dibeberkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu saat memberikan kuliah umum di kampus UI, pada 3 Februari 2018. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkap bahwa pertumbuhan (growth) Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perkapita Indonesia ternyata tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga.
Dimana dalam setahun, pertumbuhan PDB Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mentok di level 8,6%. Jumlah ini adalah jumlah terendah sepanjang kepemimpinan presiden-presiden RI sebelumnya. Dengan kata lain, paket kebijakan ekonomi yang dibangga-banggakan pemerintahan Jokowi-JK serta yang diklaim sukses ternyata tak berbanding lurus, antara ambisi dan prestasi.
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra pada 7 Februari 2018, dalam keterangan tertulisnya mengungkap bahwa penggunaan PDB yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani sebagai tolak ukur tingkat kemajuan ekonomi Indonesia dinilai sebagai pendekatan terbaik. “Karena mengukur kenaikan pendapatan negara dibagi keseluruhan jumlah penduduknya,” ungkap Gede.
“Dalam tulisan kali ini, saya hanya membandingkan growth PDB perkapita Indonesia, dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga berlaku, dari berbagai masa Pemerintahan tahun 1999-2016. Saya memilih penggunaan mata uang Rupiah dalam mengukur growth PDB perkapita agar konsisten dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga menggunakan mata uang Rupiah dalam mengukur growth PDB setiap tahunnya,” sambungnya.
Baca: Jokowi Klaim Turunnya Daya Beli Hanya Sentimen Politik
Dari hasil perbandingannya, selama kurun waktu mulai sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga saat ini, growt PDB perkapita era Jokowi-JK terburuk. Di era Gus Dur, pertumbuhan PDB rata-rata mencapai 22,6% pertahun. Era Megawati mengalami penurunan tajam yakni rata-rata pertahunnya 10,09%. Naik kembali era SBY dengan PDB perkapita mencapai 14,5% pertahun. Dan kembali anjlok di era Jokowi dengan PDB rata-rata pertahunnya hanya mencapai 8,6%.
Jika demikian, citra mengenai ekonomi Indonesia yang diklaim baik-baik saja bahkan dianggap maju sebagaimana ramai diberitakan media-media partisan pemerintah, ternyata tidak benar. Slogan ‘Kerja, Kerja, Kerja’ yang kerap disorot berulang-ulang oleh media maenstrem bersama partisannya ternyata omong kosong. Inilah yang mendasari mengapa dalam dua tahun terakhir, daya beli masyarakat menurun.
Baca: Analis Ekonomi Belanda Anggap Jokowi Sebar ‘Hoax’ Soal Ekonomi Indonesia
Meskipun, fakta mengenai rontoknya pusat berbelanjaan belakangan ini kerap dianggap sebagai hal yang tidak benar (hoax) oleh para partisan pemerintah, nyatanya antara daya beli menurun dan fakta growt PDB perkapita di era Jokowi menemukan titik kesimpulan sama bahwa Jokowi menjadi presiden yang gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menilai selama empat tahun memerintah, tidak ada satupun dari 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang berpihak kepada rakyat kecil kecuali untuk menyenangkan pihak-pihak asing.
Baca: Mendag Enggar: Tak Ada Penurunan Daya Beli
“Pak Jokowi memberikan kebebasan yang luar biasa kepada TKA (tenaga kerja asing). Pada 2015 dalam kurun waktu hanya tiga bulan, pemerintah telah menerbitkan dua Permenaker mengenai TKA. Yaitu memperlonggar TKA masuk ke Indonesia. Dengan cara menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia. Kemudian menghapuskan ratio antara jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Jokowi menciptakan lapangan kerja bukan untuk orang Indonesia tapi untuk tenaga kerja asing,” ujar Rusdi pada 4 Februari 2018.
“Bagi kami sudah saatnya pak Jokowi sadar atas segala kekeliruannya, atas kebijakannya yang salah jalan. Karena kita tahu, sejak tahun 2014 dia berkuasa sampai dengan tahun 2017 sudah ada 15 paket kebijakan ekonomi. Yang seluruhnya itu hanya berpihak kepada investor. Tidak ada satupun paket kebijakan ekonomi Pak Jokowi yang memproteksi atau melindungi buruh dan rakyat. Tidak ada,” tegasnya.
“Ini juga bisa menjadi bukti bahwasannya Pak Jokowi, ia bukan presiden rakyat. Tapi ia adalah presiden yang berpihak kepada investor atau pengusaha-pengusaha,” kata Rusdi.
Pewarta/Editor: Romandhon
