EkonomiPolitik

Sama-Sama Dinilai Rezim Neolib, Era SBY Dianggap Lebih Baik dari Rezim Jokowi

NUSANTARANEWS.CO – Penghapusan subsidi BBM jenis premium, menaikkan tarif dasar listrik, menaikan harga gas elpiji, menaikan tarif jalan tol, pajak dan melepaskan aset-aset negara ke swasta, hingga tingginya harga bahan pokok dinilai sebagai paket kebijakan ekonomi neoliberalisme ala rezim Jokowi. Hal inilah yang membuat Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi angkap bicara.

Rusdi beranggapan antara pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudoyono) dengan Jokowi dinilai masih lebih baik era SBY, khususnya kepedulian terhadap kaum buruh dan rakyat kecil. Sekalipun keduanya dinilai sama-sama menerapkan rezim neoliberalisme dan pendukung investasi asing.

“Kita paham, pak SBY juga banyak mendukung investasi asing. Tapi, dibandingkan sama pak SBY di akhir jabatan kedua, itu kenaikan upah tahun 2012 sempat naik sekitar 40 persen. Tahun 2013, upah sempat naik 20 sampai 30 persen. Sementara tahun 2015 (era Jokowi) hanya naik 15-20 persen,” kata Rusdi kepada Nusantaranews.co, di gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2018).

Baca Juga:  Pembelian BBM Wajib Gunakan Mypertamina, Ketum Forum ILI: Berpotensi Langgar UU Perlindungan Konsumen

Dirinya menceritakan bagaimana KSPI bersama komponen buruh lainnya terus memperjuangkan kenaikan upah agar buruh dan rakyat tetap hidup layak. Maka sejak tahun 2013, KSPI mengatakan sudah tidak ada lagi upah murah.

“Artinya SBY kita kritik pun ternyata dibandingkan rezim saat ini masih baik rezim SBY. Meski dalam beberapa hal kita tetap mengkritik Pak SBY,” ungkapnya.

Rusdi menilai tidak ada satupun 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang berpihak kepada buruh dan rakyat kecil kecuali untuk menyenangkan pihak-pihak asing.

“Pak Jokowi memberikan kebebasan yang luar biasa kepada TKA (tenaga kerja asing). Pada 2015 dalam kurun waktu hanya tiga bulan, pemerintah telah menerbitkan dua Permenaker mengenai TKA. Yaitu memperlonggar TKA masuk ke Indonesia. Dengan cara menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia. Kemudian menghapuskan ratio antara jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Jokowi menciptakan lapangan kerja bukan untuk orang Indonesia tapi untuk tenaga kerja asing,” ujar Rusdi.

Baca Juga:  Rakernas, Fraksi Gerindra Se Jatim Kompak Lamar Prabowo Maju Pilpres 2024

“Bagi kami sudah saatnya pak Jokowi sadar atas segala kekeliruannya, atas kebijakannya yang salah jalan. Karena kita tahu, sejak tahun 2014 dia berkuasa sampai dengan tahun 2017 sudah ada 15 paket kebijakan ekonomi. Yang seluruhnya itu hanya berpihak kepada investor. Tidak ada satupun paket kebijakan ekonomi Pak Jokowi yang memproteksi atau melindungi buruh dan rakyat. Tidak ada,” tegasnya.

“Ini juga bisa menjadi bukti bahwasannya Pak Jokowi, ia bukan presiden rakyat. Tapi ia adalah presiden yang berpihak kepada investor atau pengusaha-pengusaha,” kata Rusdi.

Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Romandhon

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 9