Ekonomi

Hampir 5 Tahun Memimpin, Jokowi Dinilai Tak Cukup Sukses di Bidang Sosial

angka kemiskinan, jokowi gagal, jokowi bohong, pemerintahan jokowi, 4 tahun jokowi, data statistik, badan statistik, kemiskinan era jokowi, pengangguran era jokowi, ekonomi era jokowi, garis kemiskinan, orang miskin indonesia, orang kaya indonesia, nusantaranews
Kemiskinan dan Pemerintahan Joko Widodo. (Foto: Ilustrasi/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Selama hampir 5 tahun memimpin, Joko Widodo dinilai tak cukup sukses di bidang sosial. Bidang ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin. Pertanyaannya apa setelah 4 tahun Jokowi jadi Presiden RI, berhasil atau gagal di bidang sosial?

“Ternyata Jokowi masih mengalami kegagalan. Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp 1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Ternyata gagal. Mau menyelesaikan masalah korban lumpur Lapindo. Ternyata gagal. Mau mengurangi kesenjangan sosial, diukur dengan gini ratio 0,30. Angka ini ternyata dirubah ke dalam RPJMN 2015-2019 menjadi 0,36,” kata peneliti Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dia mengatakan ketimpangan sosial juga tidak ada perubahan berarti. “Kinerja Jokowi buruk dan gagal mencapai target gini rasio dijanjikan 0,30 saat kampanye Pilpres 2014 dan 0,36 di dalam RPJMN 2015-2019. Setelah hampir 4 tahun berkuasa, Jokowi hanya mampu menciptakan gini rasio masih jauh dari target, sekitar 0,40 rata2. Versi BPS, September 2017, gini ratio sebesar 0,391. Ternyata gagal. Mau alokasi Rp 1,4 miliar untuk setiap desa. Ternyata gagal,” ungkapnya.

Baca Juga:  Bukan Jual Produk Investasi, PT SMI Hanya Menjual Ebook

Muchtar membeberkan sejumlah masalah sosial yang menimpa Jokowi selama hampir 5 tahun terakhir. Di antaranya harga bahan pokok tinggi, jumlah pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, biaya pendidikan dasar tinggi dan biaya berobat atau kesehatan tinggi. “Bagi publik, 5 hal ini masih menjadi masalah, rezim Jokowi belum mampu mengatasinya,” kata dia.

Masalah sosial lain, kata dia, ialah masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Sebagian rakyat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, orang menganggur pasti tidak punya penghasilan dan akhir hidupnya susah,” katanya.

Kemudian, kata dia lagi, sebagian rakyat tidak cukup memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Meskipun harga barang dan jasa tidak terus meningkat, tapi kalau tidak punya uang, tidak ada bisa dibeli. Rakyat bisa menilai kesejahteraan dan kemakmuran makin tidak merata. “Yang kaya dianggap menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin jalan di tempat,” cetusnya.

Permasalahan sosial berikutnya ialah soal Revolusi Mental yang konsepnya masih abstrak dan hanya sebatas jargon belaka.

Baca Juga:  Inisiasi Padat Karya di APBD 2023, Gus Fawait: Inilah Cara Fraksi Gerindra¬† di Jawa Timur Bantu Rakyat

“Gagasan revolusi mental hanya berakhir sebagai proyek mengeruk uang negara melalui iklan. Sesungguhnya paling mendesak dibenah, mental pemegang kekuasaan negara, terutama Jokowi, JK dan para Menteri. Mereka harus tidak lagi rendah diri (inferior) di hadapan bangsa asing dan ketergantungan terhadap modal asing. Harus terbebas dari mentalitas tidak percaya pada kekuatan dan kemampuan bangsa sendiri,” ungkapnya.

Demikian pula, di era Jokowi rakyat di Papua kehilangan hak dasar menerima pelayanan kesehatan. Ada kematian massal anak karena kekurangan gizi (stunting). “Sangat tragis. Selama era reformasi, baru terjadi di era Jokowi ini. Padahal, Jokowi gembor-gembor membangun dari pinggiran, dalam hal ini termasuk Papua,” sebutnya.

Selanjutnya, tingkat kesenjangan sosial yang mengaga di era Jokowi berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya. Sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak-emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab, rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun.

Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Baca Juga:  Pemerintah Nekat Naikkan BBM, Capaian NTP Petani Sulit Tembus 100 Persen

“Empat tahun Jokowi berkuasa, ternyata ia hanya buat orang kaya terutama kaum taipan dominan semakin kaya, kaum Muslim semakin miskin. Kesenjangan sosial kian melebar. Dari standar Bank Dunia, jumlah orang miskin semakin miskin. Kualitas SDM juga masih di bawah Vietnam,” beber Muchtar.

“Jokowi empat tahun jadi presiden masih mengalami kegagalan di bidang sosial, sebuah bidang paling dominan rakyat alami sehari-hari. Kegagalan di bidang sosial ini tidak boleh lagi diteruskan. Jika diteruskan kehidupan rakyat khususnya umat Islam pasti akan merugi terus. Bukti sejarah dan emperis membuktikan, Jokowi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat selama ini. Tidak layak lanjut jadi Presiden RI lagi,” jelassnya.

Sebab, kata dia, dari ketimpangan ini umat Islam paling dirugikan. Menurut PEW, antara 2010 dan 2050 Muslim Indonesia akan bertambah dari 207,2 juta 2010 menjadi 266 juta 2050. Dalam 40 tahun Muslim bertambah 60,8 juta.

(eda/gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 3,059