NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Senator Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa di NTT masih banyak penggunaan dana yang tidak efektif.
“Ada beberapa catatan, kami kurang puas tingkat kesulitan kami lebih sulit karena topografi sulit di daerah kepulauan, kami bangga sudah diberikan pembangunan, pemerintah pusat tidak evaluasi pembangunan di daerah,” ungkap Adrianus kepada Sri Mulyani Rapat Kerja Komite IV dan Tim anggaran Komite I, II dan III, yang di Pimpin oleh Ketua Komite IV, Ajiep Padindang, di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Selasa (07/02/2017).
Adrianus mengungkapkan, di NTT ada banyak infrastruktur yang belum berfungsi, seperti dermaga, pasar desa, lumbung, dan irigasi. “Itu di NTT dibangun dermaga-dermaga tapi tidak ada kapal yang berlabuh, itu pasar desa dibangun tidak ada ada orang, lumbung dibuat tidak ada air bersih, irigasi dibuat tapi tidak ada sumber air sehingga tidak dipergunakan,” sambunnya.
Atas kondisi riil itulah, Adrianus meminta pemerintah untuk mengevaluasinya. Sebab, uang trilliunan yang dikucurkan dinilai tidak bermanfaat. (Baca: Bertemu Menkeu, Senator Papua Curhat Soal Dana Daerahnya)
“Mohon dievaluasi kembali karena uang trilliunan tidak bermanfaat, arahan dari pusat juga harusnya bukan hanya infrastruktur tapi pembangunan ekonomi yang terintegrasi sehingga sumber daya manusianya juga dibangun, diberikan lowongan pekerjaan sehingga bisa lebih memandirikan rakyat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Adrianus juga menyinggung soal subsidi. Menurutnya, kalau bisa subsidi itu diberikan kepada individu, misalnya soal subsidi beras. Pasalnya, jika tidak diberikan ke individu, maka yang akan bermain kepala desa dan bulog. “Daerah paling miskin di NTT itu banyak, namun masih banyak kabupaten surplus masih terima dak,” katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani meminta dukungan para Senator di DPD RI yang merupakan perwakilan dari daerah untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran Dana transfer Daerah secara efektif.
Selama ini, kata Sri, daerah tidak tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya Rp 110 triliun, namun meskipun naik menjadi Rp 400 triliun di tahun ini tetapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan APBNP 2016, untuk konsumsi rumah tangga di 2016 kembali tumbuh diatas 5.0%.
Pewarta: Achmad Sulaiman/Deni Muhtarudin
